JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tata kelola ekspor sumber daya alam yang lebih transparan demi meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan itu akan diterapkan terlebih dahulu pada komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys.
Presiden mengatakan langkah tersebut diambil untuk memperkuat pengawasan ekspor serta mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Menurut Presiden, seluruh kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi dari sektor SDA dapat lebih dirasakan masyarakat luas.
Presiden menambahkan bahwa berbagai negara penghasil sumber daya alam telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional mereka.
