JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap tata kelola ekonomi nasional yang dinilai belum mampu menghadirkan kesejahteraan optimal bagi rakyat meski Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah.
Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara dibanding sejumlah negara lain meskipun Indonesia menjadi eksportir besar berbagai komoditas strategis dunia.
Presiden menyebut devisa ekspor sawit Indonesia mencapai sekitar 23 miliar dolar AS, sementara batu bara mencapai 30 miliar dolar AS pada 2025.
Namun menurut Presiden, besarnya kekayaan tersebut belum mampu memperkuat kondisi kelas menengah nasional secara signifikan.
Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan aliran kekayaan nasional keluar negeri.
“Kita harus berani mengatakan yang merah, merah, yang putih, putih,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pihak asing dalam menentukan harga komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, dan emas.
Presiden juga menyerukan penguatan kedaulatan nasional, khususnya di sektor maritim, menyusul masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di wilayah Indonesia.
