Lapangan Gasibu Bandung Jadi Saksi Pelaksanaan Upacara Hari Kemenkumham ke-78

oleh
oleh -

majalahteras. com – Berbeda dengan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemenkumham pada tahun-tahun sebelumnya, Upacara Peringatan Hari Kemenkumham atau dahulu dikenal dengan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) pada Kanwil Kemenkumham Jabar pada tahun 2023 dilangsungkan dengan cukup megah dan meriah dengan mengambil tempat di Lapangan Gasibu Kota Bandung, tempat yang dianggap prestisius bagi masyarakat Jawa Barat dengan menghadirkan Gubernur Jawa Barat sebagai Inspektur Upacara. (Senin, 21/08/2023).

Perjalanan Panjang Kemenkumham tidak lepas dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia . Jejak digital menyebutkan bahwa dinamika Kementerian Hukum dan HAM diawali pada kabinet pertama yang dipimpin Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Masa Perang Kemerdekaan (1945-1949), selanjutnya pada masa Demokrasi Parlementer (1949-1959), masa Demokrasi Terpimpin (1959-1968), masa Orde Baru (1968-1998) dan masa Reformasi (1998- sekarang), dari awal pembentukan Kementerian sampai dengan saat ini telah dipimpin sebanyak 42 Menteri serta telah mengalami 5 (lima) kali perubahan nomenklatur.

Upacara Peringatan Hari Kemenkumham telah mengalami pergeseran yang sebelumnya selalu diperingati di tanggal 30 Oktober berubah menjadi tanggal 19 Agustus. Penetapan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Kemenkumham merupakan upaya Kemenkumham dalam mengembalikan kembali sejarah yang benar setelah melalui serangkaian kajian dan penelitian yang dilakukan serta bukti-bukti autentik yang menunjukkan secara pasti kelahiran Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mengusung tema “Kemenkumham Semakin Berkualitas Untuk Indonesia Maju” menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perhelatan Upacara Hari Kemenkumham Tahun 2023 dilaksanakan secara serentak di 33 Provinsi. Upacara Hari Kemenkumham Tahun 2023 di Jawa Barat ini melibatkan sebanyak kurang lebih 600 pegawai terdiri dari seluruh Pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar dan Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Jawa Barat. Turut hadir Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pinisepuh Pengayoman, Stakeholder dan Tamu Undangan lainnya.
Menkumham R.I Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang dibacakan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menyampaikan Pada beberapa saat yang lalu, kita telah berhasil meraih peringkat pertama implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Baca Juga  Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan Monev dengan Kemenkumham Malut

Ini menegaskan bahwa kita semua profesional dalam bekerja.
Kita juga telah berhasil meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan anggaran, nomor 2 (dua) dari total 84 (delapan puluh empat) Kementerian/Lembaga serta mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada 4 Agustus 2023 lalu, 14 (empat belas) kali !! Suatu pencapaian yang luar biasa.

Saya harapkan tahun depan kita harus dapat meraih untuk yang ke 15 (lima belas) kalinya, jika Tuhan mengizinkan kita akan meraih Piala Emas. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kita telah akuntabel.

Dalam kesempatan lain, kita juga telah menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Sinergitas Pengadaan Calon ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang informatif untuk pertama kalinya.

Ini menunjukkan komitmen kita, bahwa dari awal pengadaan Pegawai dan Sekolah kedinasan kita sudah relatif semakin baik, disamping itu hal ini menandakan juga bahwa Kemenkumham dapat bersinergi dengan baik dengan Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait.

Dalam hal komunikasi publik, kita juga telah berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik yang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenkumham transparan dalam hal keterbukaan informasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kita telah melaksanakan program digitalisasi dalam memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Untuk itu, kementerian ini menerima penghargaan penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atas 26 (dua puluh enam) layanan publik yang dimiliki. Serta berbagai penghargaan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu.

Baca Juga  Kalapas Kelas IIA Serang, Kontrol di Lahan Perkebunan SAE

Pada momen peringatan ini, Saudara-saudara telah menunjukkan aksi nyata yang progresif. Namun, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita jangan sampai terlena serta cepat merasa puas dan akhirnya berhenti disini saja. Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih.

Teruslah pikirkan cara-cara baru dengan berbagai terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk keberlanjutan program (sustainable program) atas program-program yang telah saya tetapkan.
Pada peringatan Hari Kemenkumham ke-78 tahun ini, selayaknya organisasi yang telah dewasa “mature”.

Teruslah untuk menggelorakan semangat kolektif yang harmoni, sinkron dan mampu berkolaborasi dari tiap-tiap Insan Pengayoman untuk mencapai satu tujuan “Kemenkumham semakin berkualitas untuk Indonesia Maju”

Peringatan Hari Kemenkumham sebagai momentum untuk merefleksikan kembali apa saja yang telah kita perbuat dalam pengabdian ini, berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya terus menanamkan nilai-nilai dalam tata nilai PASTI sehingga terekam dalam pemikiran kita untuk profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada Masyarakat, Bangsa, dan Negara.
Amanah konstitusi terkait Indonesia sebagai negara hukum, yang salah satu perwujudannya yakni Pemerintah membentuk Kemenkumham sebagai salah satu Kementerian Utama di antara Kementerian dan Lembaga yang ada.

Di sisi lain, lingkup tugasnya yang begitu luas dengan satuan kerja dan sumber daya manusia yang besar harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Saya ingatkan mengembalikan kepercayaan publik itu tidaklah mudah, maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas.

Menyikapi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang relatif semakin berat, kita perlu merespons dengan cepat dan baik serta mampu mengkomunikasikan kepada publik secara baik pula. Untuk itu, tingkatkanlah kemampuan dan kompetensi masing-masing individu sehingga keberadaan kita dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat.

Baca Juga  Mendagri Apresiasi Gubernur Banten

Publikasikan dan glorifikasikan berbagai capaian dan prestasi, berbagai berita positif itu dalam rangka membangun citra Kemenkumham, apabila kita mampu meraih kepercayaan masyarakat “public trust” pada akhirnya kita akan memperoleh dukungan yang optimal dari masyarakat dan segenap stakeholder yang ada.

Saya berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, untuk:
1. Persiapkan transisi dari pandemi menuju endemi dengan tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan;
2. Selesaikan tahun anggaran 2023 dengan baik, kelola keuangan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya lebih berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan langsung untuk kepentingan masyarakat;
3. Persiapkanlah untuk lebih baik lagi dalam rangka Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dengan tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024;
4. Tetaplah cermat dalam bekerja, lakukan pengawasan pengendalian di jajarannya, teruslah saling mengingatkan untuk selalu taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan; dan
5. Jaga Netralitas Aparatur Kemenkumham demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya saat ini memasuki tahun politik dan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024.

Selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hari Dharma Karya Dhika) ke-78, jadilah Insan Pengayoman sejati yang bekerja cerdas, ikhlas, tuntas, dan tanpa pamrih dalam pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara. Darmabakti Saudara-saudara sekalian sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, bakti untuk mewujudkan kepastian hukum, menegakkan hukum, menjunjung tinggi keadilan dan melayani masyarakat.(***)