Di tengah lanskap global yang belum sepenuhnya pulih, angka pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi penanda pertama yang dibaca publik. Ketika Badan Pusat Statistik merilis angka 5,61 persen untuk triwulan I 2026, pemerintah memiliki alasan untuk optimistis. Namun di balik angka itu, selalu ada pertanyaan yang lebih penting: seberapa kokoh fondasi pertumbuhan tersebut?
Presiden Prabowo Subianto tampaknya memahami hal itu. Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, evaluasi menjadi kata kunci. Bukan sekadar merayakan capaian, tetapi menguji apakah program-program prioritas benar-benar bekerja sesuai arah yang diinginkan.
Kepala Badan Pembinaan Khusus, Aris Marsudiyanto, menyebutkan bahwa seluruh program berjalan “baik dan lancar”. Pernyataan ini selaras dengan narasi resmi: bahwa pertumbuhan 5,61 persen adalah hasil dari orkestrasi kebijakan yang tepat.
Namun angka selalu memiliki lapisan.
Dari sisi produksi, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi—13,14 persen. Ini sinyal kuat bahwa konsumsi masyarakat mulai pulih, bahkan agresif. Sektor ini biasanya menjadi indikator pergerakan kelas menengah dan mobilitas sosial. Ketika restoran penuh dan hotel kembali ramai, ekonomi memang terlihat hidup.
Di sisi lain, dari komponen pengeluaran, konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen. Di sinilah peran negara menjadi dominan. Belanja pemerintah bukan hanya pelengkap, tetapi penggerak utama.
Pertanyaannya: apakah pertumbuhan ini ditopang oleh kekuatan pasar, atau masih sangat bergantung pada dorongan fiskal?
Jika jawabannya yang kedua, maka tantangannya jelas. Pertumbuhan harus segera menemukan mesin mandiri—investasi swasta, ekspor bernilai tambah, dan produktivitas sektor riil. Tanpa itu, angka tinggi berisiko menjadi fenomena jangka pendek.
Menariknya, dalam rapat tersebut, Presiden tidak hanya berbicara soal evaluasi internal, tetapi juga membuka ruang dialog dengan publik. Kritik, menurutnya, tetap diperlukan—selama disampaikan dengan cara yang konstruktif.
Ini sinyal politik yang penting. Di tengah konsolidasi kekuasaan, ruang kritik tetap diakui sebagai bagian dari proses kebijakan. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada satu hal: apakah kritik benar-benar didengar, atau sekadar menjadi formalitas demokrasi.
Pada akhirnya, angka 5,61 persen adalah kabar baik—tetapi bukan akhir cerita. Ia adalah snapshot, bukan film utuh.
Yang lebih menentukan adalah bagaimana pemerintah menjaga momentum tersebut di tengah tekanan global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika domestik yang tidak selalu stabil.
Karena dalam ekonomi, yang lebih sulit dari tumbuh adalah bertahan—dan yang lebih menantang dari bertahan adalah tumbuh secara berkelanjutan.
