MAJALAHTERAS.COM — Pendiri Indonesia Political Power (IPP) Ikhwan Arif mengatakan, DKI Jakarta membutuhkan sosok yang mampu meredam konflik politik dampak dari polarisasi yang terjadi sejak periode kepemimpinan Ahok sebagai Gubernur.
“Berdasarkan hasil survei kami, 26 persen responden menginginkan Pj Gubernur yang netral dari kepentingan politik, dan 12 persen netral dari polarisasi politik masa lalu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 7 Oktober 2022.
Indonesia Political Power melakukan survei terhadap persepsi publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dan Harapan Publik terhadap Penjabat Gubernur Banten Masa Tugas 2022-2024 pada 24-28 September 2022. Survei secara hybrid dengan kuesioner digital dan sambungan telepon itu berhasil meneliti persepsi 600 responden warga DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil survei, nama Bahtiar menjadi sosok yang paling dipilih warga. Bahtiar meraih posisi teratas dengan persentase 43 persen, disusul Marullah 27 persen. Heru Budi memperoleh 9 persen. Sementara sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
“Data tersebut mencerminkan karena Pak Bahtiar dinilai sosok yang mampu mengayomi dan meredam konflik politik,” katanya.
Ikhwan menjelaskan, Bahtiar mendapatkan dukungan warga tertinggi karena murni sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jauh dari tarikan kepentingan politik. Figur yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu dinilai bukan bagian dari polarisasi politik yang selama ini terjadi dan dikhawatirkan terjadi pasca Anies Baswedan lengser.
“Sementara Pak Marullah Matali karena jabatannya sebagai Sekda tentu sangat kental dengan Anies Baswedan yang kita ketahui sudah menjadi capres Nasdem. Kemudian Pak Heru Budi Hartono karena jabatannya Kepala Sekretriat Kepresidenan, tentu sangat kental tarikan politiknya dengan Jokowi,” terangnya.
Karenanya, berdasarkan survei tersebut, warga Jakarta lebih memilih Bahtiar karena diharapkan mampu bersikap netral dan mengakhiri polarisasi politik. “Harapan publik penjabat Gubernur DKI Jakarta adalah sosok yang netral, karena Jakarta adalah episentrum politik nasional,” pungkasnya.
Survei tersebut dilakukan secara hybrid dengan responden masyarakat DKI Jakarta, berlangsung pada 24-28 September 2022. Sample survei tersebar secara acak dengan responden warga DKI Jakarta. Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden 600 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 perseb. Penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesioner digital kepada responden. (*)
