MAJALAHTERAS.COM – Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memberhentikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Husai Ui. Salah satu alasannya karena Husai tidak menjawab dengan benar saat ditanya Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait data Program Keluarga Harapan (PKH). Akibatnya, Risma marah-marah.
“Apa yang ditanyakan ibu Risma dijawab dengan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Sehingga ini menjadi problem dan kami di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo selalu melakukan verifikasi. Nah, apakah pencopotan kepala dinas sosial terkait dengan itu, salah satunya itu,” kata Nelson, Senin (4/10).
Selain kasus salah data, Nelson menyebut lima kesalahan yang dilakukan Husai selaku Kadinsos.
“Pertama, dari awal data saya selalu minta, itu sejak kasus Covid bahkan saya bentuk tim khusus data. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi, itu penting karena PKH itu pendamping sebagai ujung tombak Dinas Sosial,” kata Nelson.
Kesalahan berikutnya, kata Nelson, gaji tenaga abdi di salah satu panti jompo belum dibayar enam bulan. Keempat, masalah BLT yang terus dipersoalkan sejumlah pihak dan tidak pernah selesai.
“Seperti pembelian beras harus dari kabupaten Gorontalo, sampai hari ini belum terlaksana dengan baik. Terakhir, tiga hari lalu kita terkena banjir, ketika saya ingin berkomunikasi dengan beliau susah untuk dihubungi,” sesal Nelson.
Namun, Husai membantah pemecatan dirinya terkait dengan kejadian Risma marah-marah soal data. Dia pun baru mengetahui pemberhentian itu pada Sabtu (2/10) malam.
“Pemecatan itu tidak ada kaitannya dengan Mensos,” kata Husain.
Sebuah video merekam aksi Risma marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bansos. Risma tampak mengacungkan pena ke arah seorang pendamping bansos PKH di Gorontalo.
Dia tak terima pihaknya disebut mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.
“Jadi bukan kita coret ya! Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu!” ujar Risma dalam video yang diunggah akun Twitter @numadayana, pada Kamis (30/9).
Lebih lanjut dalam video itu, Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah mencoret data penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihaknya justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala.
“Data-data itu yang sering kamu fitnah! Itu saya yang kena. DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?,” ucap Risma.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sempat tersinggung dengan Risma yang memarahi salah satu pendamping PKH saat rapat kerjasama perihal distribusi Bantuan Sosial, Kamis (30/9). Menurutnya, aksi marah-marah yang dilakukan Risma sembari menunjuk warganya menggunakan pena tidak patut dilakukan.
“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik,” jelasnya dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sabtu (2/10). (Dede).
