Sekjend Kemendagri : Kebijakan Pusat dan Daerah Perlu Sinkronisasi

oleh
oleh -

MAJALAHTERAS.COM-Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo menegaskan perlunya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Pusat dengan program prioritas pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan. Hal tersebut dikatakannya saat memberikan sambutan pada acara Rakortekbang wilayah Regional II di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/03/2019).

“Bahwa pelaksanaan Rakortekbang ini merupakan wilayah Regional II dengan mengusung tema ‘Menyongsong Pembangunan 2020-2024 melalui RKPD dan RKP 2020 yang selaras dan terintegrasi. Jadi pelaksanaan rakor ini adalah dalam kerangka untuk menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat dan yang menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga ada sinergitas kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah,” kata Hadi.

Baca Juga  Catat! Ini Daftar 106 Pinjol Berizin dan Terdaftar di OJK

Hadi juga menyinggung terkait arah pembangunan nasional sesuai arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bahwa rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 mengusung Tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Lima program prioritas Nasional, yaitu: pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

Baca Juga  Wakil Ketua DPD RI Mahyudin : Fungsi DPD dalam Sistem Parlemen di RI Masih Sangat Lemah

Capaian menggembirakan telah terjadi selama dua tahun terakhir penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan nasional telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

Penurunan angka kemiskinan yang berkurang setiap tahunnya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun menjadi salah satu bukti keberhasilan sinergi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam waktu dua tahun di dalam penyelenggaraan koordinasi teknis perencanaan nasional telah pula banyak kemajuan hasil-hasil yang diperoleh, antara lain adalah menurunnya angka kemiskinan di tahun 2017 angkanya masih 10,12 persen, namun 2018 telah menurun menjadi 9,66 persen. Kalau kita lihat dari pertumbuhan Ekonomi, saat ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sejak 2015 hingga 2018 menjadi 5,17 persen,” papar Hadi.

Baca Juga  Masalah Inflasi, Yedi Rahmat Jangan Lepas Tangan

Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan yang hasil akhirnya bermuara pada Kesejahteraan bagi Masyarakat.(Rls).