MAJALAHTERAS.COM – Tonggak Sejarah Ilmu pengetahuan kembali ditorehkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pasalnya Program Pascasarjana IPDN hari ini, Selasa (30/04/2019) melahirkan 1(satu) Doktor di bidang lmu Pemerintahan. Sumbangsih ilmu pengetahuan itu diukir Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo yang melaksanakan promosi Doktor Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gedung Aula Zamhir Islami, Kampus IPDN Jl. Ampera Raya , Cilandak Timur, Jakarta Selatan dengan disertasi berjudul “Pengaruh Inplementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.”
Dalam kesempatan tersebut, Hadi menekankan pentingnya Peningkatan Kualitas SDM untuk Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
“Kondisi SDM hari ini dipengaruhi oleh faktor kebijakan masa lalu dan politis, sekarang di era katerbukaan sudah jelas dan terbuka tingkat kompetensi adalah yang utama, kita harus konsisten melihat pada Sumber Daya Manusia pada kapasitas, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki untuk menentukan efektifitas pelaksanaan otonomi daerah,” kata Hadi.
Untuk itu menurut Hadi, diperlukan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan managemen talenta untuk melihat kesiapan SDM dalam menerima tanggung jawab ke depan.
“Bimbingan Teknis (Bimtek). penguatan kapastitas SDM, pengamatan sejak dini atau managemen talenta pengamatan kemampuan pada seseorang itu sangat penting agar pada suatu saat menerima tongkat estafet dia sudah siap. Jangan sampai tanpa pelatihan dan keterampilan mendapatkan jabatan yang tinggi, khawatir ke depan tidak mampu menyelesaikan masalah internal maupun eksternal,” papar Hadi.
Tak hanya itu, jenjang pendidikan juga harus diperhatikan agar setiap jenjang jabatan yang diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kapasitas yang sesuai. Meski demikian, monitoring oleh pemerintah pusat di era keterbukaan tetap diperlukan.
“Jenjang pendidikan harus diperhatikan. Era keterbukaan yang sudah dikembangkan oleh Pak Jokowi akan memberikan kesempatan untuk seleksi, tinggal Pemerintah Pusat harus memonitor,” tegas Hadi.
Dalam disertasi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya yang berkenaan dengan Peningkatan sumber daya manusia (Human Resources) agar memiliki kompetensi yang baik dalam penguasaan substansi sehingga mampu melaksanakan Binwas secara baik dan benar. (Rls)
