Pemerintah Optimalkan Pontensi Daerah Guna Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan

oleh
oleh -

Pada pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020, tercatat hanya tiga provinsi saja pertumbuhan ekonominya diatas nol yakni Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk Bali mengalami kontraksi terdalam karena sektor pariwisata menurun akibat pandemi.

Tahun ini perekonomian Indonesia mulai pulih, untuk itu perlu mengoptimalkan sumberdaya lokal dan kapasitas lokal dalam rangka membangun potensinya. Motor penggerak dalam membangun ekonomi daerah merupakan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam tingkat komunitas, perkotaan, dan kabupaten. Meskipun ini fokus ke lokal/daerah, namun perlu juga diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga  Bentuk Upaya Kurangi Angka Kemiskinan Melalui Program Perlindungan Sosial

Menteri Koordinator Bidang Perekonimian Airlangga Hartarto mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial) di kantornya (22/4).

“Kita perlu melakukan penyesuaian tentang apa yang perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian di daerah-daerah”, ujarnya.

“Kita dapat memanfaatkan kesempatan dengan efektif menggunakan modal tenaga kerja, modal kapital, dan segala sumber daya yang ada untuk mencapai prioritas yang ditetapkan daerah tersebut,” lanjut Airlangga.

Inisiatif wiraswasta formal, informal, mikro, menengah, dan besar untuk maju bersama juga perlu didukung dengan memfasilitasi akses pasar, juga menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan aktivitas bisnis.

Baca Juga  Tegas! Gerindra Tolak Ajakan PKS Untuk Gabung ke Koalisi Perubahan

Lapangan usaha yang saat ini berpotensi mendorong pemulihan ekonomi antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri logam dasar; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap daerah juga perlu dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri agar selaras dengan pembangunan ekonomi nasional.

Baca Juga  Kemendagri Minta agar Penanganan Konflik Sosial dapat Berjalan Optimal

Menko Airlangga menjelaskan bahwa program percepatan pembangunan ekonomi spasial ini sempat tertunda saat pandemi karena adanya pergantian prioritas. Namun jika ingin tumbuh lebih cepat maka program ini dirasa sangat penting untuk segera dilaksanakan kembali.

“Hasil dari pertemuan awal ini, akan kita cari formula yang lebih tepat  untuk mengevaluasi dan mendorong sektor perekonomian masyarakat di setiap daerah,” pungkasnya. (*/cr7)

 

Sumber: ekon.go.id