Majalahteras.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mendapat penghargaan dari Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020. Penghargaan yang diterima ialah penghargaan APE kategori Madya.
Selain Menko PMK, penghargaan itu juga diberikan kepada 308 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdiri dari 13 kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi, dan 266 pemerintah daerah dengan masing-masing kategori yaitu kategori mentor, utama, madya, dan pratama.
“Saya mengucapkan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang juga mendapatkan penghargaan APE tahun ini, baik kategori mentor, utama, madya, maupun pratama,” ujarnya saat acara pemberian penghargaan APE tahun 2020 yang digelar virtual, Rabu (13/10).
Penilaian penghargaan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Masing-masing penerima penghargaan dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
Kendati sedianya penghargaan itu diberikan pada tahun lalu, namun Menko PMK tetap berharap melalui penghargaan APE tersebut para pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah betul-betul menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di kementerian/lembaga dan daerah masing-masing.
Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan satu indikator penilaian penghargaan itu telah menjadi strategi dalam pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak periode 2005-2009 sampai RPJMN periode 2020-2024.
Keberhasilan implementasi PUG dilihat melalui capaian dari indikator-indikator yang memperlihatkan status pelembagaan PUG di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta sejauh mana pelaksanaannya berdampak kepada masyarakat.
Menko PMK mengungkap bahwa berdasarkan survei McKinsey, terwujudnya kesetaraan gender akan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global sekitar 26%. Sebaliknya, kegagalan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam enam tahun ke depan akan menyebabkan Indonesia berpotensi kehilangan 135 USD dalam PDB tahunan (kajian sektor usaha 2019).
“Dengan demikian, peningkatan kesetaraan gender berkaitan erat dengan percepatan pembangunan. Terkait hal ini, peran pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi perempuan maupun laki-laki dengan mengimplementasikan PUG,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi APE yang turut disampaikan dalam laporan Asean Gender Mainstreaming Strategic Frameworks 2021-2025 sebagai salah satu contoh praktik terbaik dari Indonesia dalam upaya pelembagaan PUG.
Dalam laporan tersebut, katanya, APE dijelaskan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian PUG di level kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pada tahun 2021 ini juga, Indonesia menjadi tuan rumah Asean Ministerial Meeting on Woman (AMMW) ke-4 dan pemberian APE akan menjadi salah satu side event acara tersebut.
“Jadi, mari kita bersama-sama bahu-membahu meningkatkan pembangunan yang responsif gender,” tandas Menko PMK. (*/cr2)
Sumber: kemenkopmk.go.id
