MAJALAHTERAS.COM – Kekayaan alam Indonesia yang selama ini menjadi identitas bangsa harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi karbon dan perdagangan keanekaragaman hayati (biodiversity trading) tidak boleh berhenti sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi harus menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Jumhur saat membuka Peluncuran Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali-Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Menurutnya, kekayaan biodiversitas Indonesia bukan hanya aset ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi besar yang dapat menjadi fondasi pembangunan hijau.
“Orang bicara ada belasan ribu triliun rupiah yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon, maka ini sama halnya dengan biodiversity trading harus dipastikan manfaatnya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengungkapkan, perhatian dunia terhadap kekayaan biodiversitas Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut terlihat saat dirinya menghadiri London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang diikuti berbagai negara dan organisasi nonpemerintah (NGO). Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai memiliki peran strategis untuk memimpin pengembangan agenda biodiversitas global.
“Mereka mengharapkan Indonesia menjadi leader dalam isu pengembangan biodiversity dunia, di mana Indonesia memang punya potensi besar. Sebab jumlah teresterial biodiversity Indonesia adalah yang terbesar di dunia,” ujar Menteri Jumhur.
Menurut Menteri Jumhur, meningkatnya perhatian internasional terhadap biodiversitas Indonesia menjadi peluang besar yang harus dikelola secara hati-hati. Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya alam konvensional seperti tambang dan mineral, tetapi juga memiliki kekayaan biodiversitas yang menyimpan potensi ekonomi baru.
Menteri Jumhur menjelaskan, pembangunan Indonesia kini memasuki fase baru, yaitu bagaimana mengelola kekayaan alam secara lebih berkelanjutan dengan memastikan masyarakat sekitar menjadi penerima manfaat utama.
“Gelombang pembangunan fase kedua harus dikelola hati-hati. Kita harus pastikan prosesnya itu bisa membuat masyarakat setempat itu sejahtera. Ini yang saya ingin seperti itu,” tegas Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menekankan bahwa integritas dalam perdagangan karbon dan pengembangan ekonomi biodiversitas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, mekanisme ekonomi lingkungan harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat lokal dan tidak hanya menjadi keuntungan bagi pihak tertentu.
Menteri Jumhur mengingatkan agar perdagangan karbon Indonesia tidak dikuasai oleh kepentingan spekulatif yang mengabaikan masyarakat penjaga ekosistem.
“Kita ingin perdagangan karbon bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Sehingga masyarakat bisa sejahtera, itu yang saya harapkan. Saya rasa sekarang kita sedang menuju itu,” tambah Menteri Jumhur.
Untuk memastikan pengelolaan biodiversitas berjalan berbasis ilmu pengetahuan, pemerintah terus memperkuat sistem data dan informasi keanekaragaman hayati nasional melalui pengembangan Indonesia Biodiversity-data Centre (IBC). Sistem tersebut menjadi bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang mengintegrasikan data lintas kementerian/lembaga serta berbagai pihak terkait.
“Saat ini kita tengah membangun Rumah Data Keanekaragaman Hayati atau IBSAP, sebagai bagian dari Balai Kliring Keanekaragaman Hayati yang terkoordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan simpul jaringan dengan pihak-pihak lainnya. Sebagai rumah data yang menyimpan dan menjadi dashboard keanekaragaman hayati Indonesia,” jelas Menteri Jumhur.
Dengan potensi biodiversitas terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk membangun babak baru ekonomi hijau yang berbasis kekayaan alam. Pemerintah memastikan setiap instrumen ekonomi lingkungan yang dikembangkan, mulai dari perdagangan karbon hingga biodiversity credit, harus berpijak pada prinsip keadilan, menjaga alam sekaligus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.(***)
