MAJALAHTERAS.COM – Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, Fuad Nasar, mengatakan, pengembangan ekosistem halal perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Hal itu disampaikannya sehubungan pembukaan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad, Fuad Nasar mengatakan, Halal Indo 2026 menjadi salah satu momentum penting bagi Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH). Kegiatan ini sekaligus menandai satu tahun keikutsertaan DJPH dalam pameran Halal Indo.
“Halal Indo 2026 merupakan salah satu momen penting milestone Direktorat Jaminan Produk Halal, mengingat genap satu tahun yang lalu di waktu yang sama, Direktorat Jaminan Produk Halal secara perdana berpartisipasi membuka booth pameran sejak didirikan pada tahun 2025,” ujar Fuad, Kamis (24/9/2026).
Menurut Fuad, Halal Indo menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan halal untuk bertemu dan membangun sinergi dalam pengembangan ekosistem halal, khususnya industri halal.
“Halal Indo merupakan event yang cukup strategis, dimana para stakeholder halal baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bertemu dalam sebuah event untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kemitraan dalam pengembangan ekosistem halal, khususnya di bidang industri halal,” katanya.
Fuad juga mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang secara rutin menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sejak 2021. Menurutnya, IHYA 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam.
“Kementerian Agama mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang secara rutin setiap tahun sejak 2021 menyelenggarakan kegiatan IHYA. Tahun 2026 ini, merupakan penyelenggaraan IHYA yang keenam,” ungkap Fuad.
Fuad yang menjadi salah satu juri IHYA 2026 dalam kategori Perusahaan Industri Keramik (Tableware) dan Kaca (Glassware) mengatakan, penganugerahan tersebut juga dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat literasi dan kesadaran halal di kalangan pelaku usaha dan pemangku kepentingan halal.
“Kementerian Agama memandang jaminan produk halal bukan hanya ‘masalah hilir’, tetapi juga menyangkut ‘masalah hulu’ yang semuanya perlu ditangani dengan baik sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku, seperti yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam beberapa kesempatan bahwa Halal Life adalah kebaikan untuk semua,” ujar Fuad.
Fuad menambahkan, Kementerian Agama terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kehalalan produk konsumsi dan produk gunaan, termasuk menjelang pencanangan Wajib Halal Oktober 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian Dewi Setiawati, Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta sejumlah pimpinan industri, kawasan industri, asosiasi industri, dan perwakilan negara sahabat.
