DPR: Sistem Pilkada Saat Ini Membuat Kepala Daerah Tergoda Untuk Korupsi

oleh
oleh -

JAKARTA  – Banyak kepala daerah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Hal ini dipercaya karena masalah biaya politik menjadi kepala daerah yang besar.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Santoso, dengan sistem Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak tergoda untuk korupsi. Sebab untuk mengikuti kontestasi Pilkada membutuhkan dana yang besar.

Baca Juga  Ketum Bersama Dewan Pertimbangan Persiapkan Rapimnas SMSI 2023

“Dengan Pilkada saat ini sulit kepala daerah tidak korupsi karena untuk ikut kontestasi Pilkada butuh dana besar,” ujar Santoso kepada wartawan, Kamis (6/1).

Santoso menuturkan, sistem apapun yang dibangun akan sulit mencegah kepala daerah korupsi. Karena masalah biaya kepala daerah yang mahal.

“Apapun sistem yang dibangun akan sulit mencegah kepala daerah tidak korupsi karena biaya jadi kepala daerah mahal,” ujar politikus Demokrat ini.

Baca Juga  Utamakan Pelayanan, Kemenag Pandeglang Serahkan Koper Jemaah Haji

Menurutnya, salah satu membuat koruptor jera adalah pemberian hukuman yang tinggi. Jaksa dan hakim harus bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

“Hukuman koruptor harus tinggi agar membuat efek jera, jaksa & hakim harus bertindak keras terhadap pelaku korupsi di tanah air,” ujar Santoso. (Dede).