KAB.SERANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi dan monitoring program pemulihan mata pencaharian sosial dalam pengelolaan warga terdampak banjir Sungai Ciujung. Kegiatan digelar di Hotel Aston, Kota Serang pada Jumat (17/5/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa Organisasi Pembantu Daerah Kabupaten Serang yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas ketenagakerjaan, Dinas Koperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Kesehatan. Selain itu hadirnya juga perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) dan 50 orang yang terdampak banjir tanggul Ciujung. Total ada 70 peserta yang menghadiri acara tersebut.
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Kewilayahan Bappedalitbang, Elis Khaerun Nisa mengatakan rapat tersebut merupakan monitoring sekaligus evaluasi dari program pemulihan mata pencarian masyarakat yang terdampak banjir Sungai Ciujung atau disebut Flood Management In Selected River Basins (FMISRB).
Program tersebut merupakan limpahan dari Kemendagri yang besaran anggarannya yaitu Rp57 miliar dan menunjuk 4 OPD termasuk Bappedalitbang dalam sosialiasi ke masyarakat terdampak banjir. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai 2022 lalu.
“Setelah berakhirnya program FMISRB ini kami Bappedalitbang menjadi salah satu OPD yang diminta evaluasi dan monitoring bagaimana perkembangan program ini. Apakah kegiatan ini masih layak, masih dirasakan enggak sih sama masyarakat. Karena kan memang Sungai Ciujung ini berdampak sangat berdampak ya. Jadi kalau banjirnya itu kan biasanya meluap ke masyarakat,” kata Elis.
Walau sudah program tersebut telah usai, Elis mengatakan Pemkab Kabupaten Serang tidak menelantarkan para penyintas banjir Sungai Ciujung begitu saja. Dengan adanya program monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat juga jadi acuan terhadap penanganan banjir kedepannya.
Warga juga membentik Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar mudah dilakukan pembinaan. Para warga yang mata pencariannya hilang akibat banjir maka dibantu agar bisa kembali mendapatkan sumber pemasukan yang baru.
Sebab anggaran Rp57 miliar itu juga diberikan kepada 3 OPD lainnya yang tugasnya juga membantu masyarakat penyintas banjir Sungai Ciujung agar dapat memiliki mata pencarian yang layak.
“Anggaran Rp57 miliar yang dibagi untuk 4 OPD yaitu Bappedalitbang selaku untuk sosialisasi ke masyarakat, terus yang kedua itu OPD (Dinas) PUPR itu untuk pembangunan infrastrukturnya, Yang ketiga itu OPD BPDB sama sosialisasi kesiap siagaan bencana dan yang terakhir itu OPD Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu untuk pembuatan seperti embung gitu di pertaniannya,” tuturnya.
Dengan digelarnya acara tersebut, diharapkan kedepannya warga tidak kebingungan ketika kesulitan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Serang dapat jadi wadah warga mengadu ketika terdampak banjir dan dapat memberikan bantuan.
“Maksudnya khawatir kalau kita tidak intens ke masyarakat, masyarakat akan bingung mau ngadu ke siapa setelah program (selesai) ini tiba tiba ko pemerintah hilang. Nah kami berperan mengundang masyarakat sebelum kerusakan lebih parah kami mencoba menanyakan terlebih dahulu ada permasalahan apa, apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. (Adv)
