Isu terkait adanya revisi kebijakan pelaksanaan UN, sebenarnya sudah mulai saya dengar saat 3 tahun silam. Sudah ada beberapa perubahan kebijakan terkait pelaksanaan UN. Namun saya rasa pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan sekolah dianggap tidak adil. Begitu dikatakan Dosen Program Studi PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Banten, Destri Astrianingsih.
“UN bertujuan untuk mengukur standar pendidikan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan salah satunya yaitu pendidikan yang tidak merata. Sehingga, UN akan menjadi beban bagi semua pihak yang pelaksanaan pendidikannya masih tertinggal. Hal yang dikhawatirkan yaitu apabila terdapat beberapa pihak yang melakukan kecurangan,” jelasnya.
Mendikbud Nadiem menyuarakan terkait kebijakan penghapusan pelaksanaan UN dan diganti dengan adanya Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
“Bentuk penilaian tersebut mengarah pada pengukuran kemampuan bernalar siswa dan tidak hanya sebatas penguasaan materi secara konten saja,” ujarnya.
Selain itu, Destri melanjutkan, penilaiain tersebut menyerahkan seluruh kebijakan penilaian kepada sekolah. Namun hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk dapat menentukan standar minimum yang tepat dan tidak asal-asalan untuk penilaian dan tentunya tidak menjadi malas-malasan.
“Adanya perubahan kebijakan ini, diharapkan memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran untuk dapat dilaksanakan lebih tepat dan inovatif lagi dalam meningkatkan kemampuan bernalar siswa, bukan lagi hanya pengetahuannya saja. Sebagaimana tujuan yang diharapkan sejak dulu bahwa siswa mampu untuk berpikir tingkat tinggi,” imbuhnya.@IMAN
Wawancara:
Destri Astrianingsih, M.Pd
Pemerhati Pendidikan
Dosen Program Studi PGSD Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Banten
