MAJALAHTERAS.COM – Transformasi tata kelola persampahan nasional terus digelorakan Indonesia di kancah global. Melalui penerapan ekonomi sirkular, pemerintah memposisikan penanganan limbah bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan strategi ganda untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja hijau yang inklusif. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, saat berbicara dalam forum Circular Economy as a Pathway for a Just Transition: From Extractive Economies to Inclusive Low-Carbon Development pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).
Rosa memaparkan tantangan nyata di tanah air dengan mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 7,2 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, namun baru 2 juta ton yang berhasil terkelola. Ironisnya, industri daur ulang nasional yang memiliki kapasitas hingga 1,6 juta ton justru belum termanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pasokan material bersih dan terpilah.
“Kita menghadapi tantangan besar di mana dari 7,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan setiap tahunnya, baru sekitar 2 juta ton yang terkelola. Di sisi lain, industri daur ulang nasional kita memiliki kapasitas 1,6 juta ton yang belum terserap maksimal karena keterbatasan pasokan material bersih dan terpilah,” ungkap Rosa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah plastik tidak hanya memicu pencemaran ekologis, tetapi juga menyebabkan hilangnya potensi ekonomi serta mendorong tingginya kebutuhan produksi plastik baru berbasis bahan bakar fosil.
Merujuk data OECD, sekitar 90 persen emisi plastik bersumber langsung dari proses produksinya. Oleh karena itu, ekonomi sirkular hadir sebagai solusi fundamental melalui pengurangan material, pemanfaatan kembali, perbaikan, dan daur ulang guna menekan kebutuhan bahan baku baru dan energi.
Penguatan Regulasi EPR dan Keadilan bagi Sektor Informal
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH tengah mematangkan regulasi baru mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen, termasuk memperkuat peran Producer Responsibility Organization (PRO). Kebijakan ini dirancang untuk mewajibkan produsen bertanggung jawab penuh atas siklus hidup produk dan kemasannya, dari hulu hingga hilir.
Tidak kalah penting, Rosa juga menyoroti peran krusial sektor informal, seperti pemulung, bank sampah, dan pengepul yang selama ini menjadi pemasok hingga 80 persen bahan baku industri daur ulang nasional. Kontribusi masif ini harus diiringi dengan pengakuan formal dan perlindungan sosial yang layak.
“Transisi di sektor persampahan harus memastikan bahwa masyarakat yang selama ini berperan menjaga keberlangsungan daur ulang juga memperoleh manfaat dari perubahan sistem,” tegas Rosa.
Transformasi Ekonomi Nasional dan Target Terukur
Pandangan senada disampaikan oleh Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo. Ia menegaskan bahwa ekonomi sirkular merupakan pilar fundamental dalam transformasi ekonomi nasional.
Berdasarkan proyeksi, penerapan ekonomi sirkular berpotensi mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$45 miliar pada tahun 2030. Selain itu, langkah transformatif ini diproyeksikan mampu mengurangi timbulan sampah hingga 52 persen dibanding skenario konvensional (business as usual), menurunkan emisi sekitar 126 juta ton CO₂e, serta menghemat 6,3 miliar meter kubik air. Potensi besar tersebut harus diakselerasi melalui target terukur, regulasi yang adaptif, serta perluasan akses pembiayaan yang melibatkan sinergi erat antara pemerintah, swasta, UMKM, koperasi, dan masyarakat lokal.
Melalui kombinasi kebijakan progresif, penguatan industri daur ulang, dan keberpihakan pada masyarakat, KLH/BPLH optimistis ekonomi sirkular mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.






