Tingkatkan Transparansi Dana Desa, BPK dan DPRD Gelar Sosialisasi

oleh
oleh -

MAJALAHTERAS.COM – Sosialisasi optimalisasi peran tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa bersama BPK dan DPR RI, Bamusdes DPMD se-Kabupaten Purwakarta.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan Dana Desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan sosialisasi intensif tentang peran, tugas, dan fungsi dalam pengawasan dan pengelolaan Dana Desa diwilayah desa masing-masing.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara BPK dan DPR dalam memastikan bahwa Dana Desa benar-benar memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat desa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah lama menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan audit atas penggunaan dana publik, termasuk Dana Desa. Dalam beberapa tahun terakhir, BPK terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap Dana Desa. Melalui sosialisasi ini, BPK berusaha membagikan pengetahuannya kepada DPR sebagai mitra penting dalam upaya pengawasan.

Baca Juga  Menkeu: Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Penerimaan Pajak Tumbuh 59,39 Persen

BPK perwakilan Jawa barat, Faula Hendri Simatupang SE. MSi menyampaikan, “Dana Desa merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan akurat dari BPK bersama dengan dukungan dan kolaborasi DPR sangat diperlukan. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.”

Selain itu, anggota DPR RI Fera Febi Yanthy Anggota Komisi XI, Bidang Anggaran dan Akuntanbiltas Keuangan Negara yang hadir dalam acara ini juga memberikan pandangan tentang pentingnya peran legislatif dalam pengawasan Dana Desa. Mereka menekankan perlunya sinergi antara BPK dan DPR untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan dan memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan semula.

Baca Juga  Tim Itjen Kemenkumham RI Lakukan Monev Implementasi Pengelolaan Pengaduan di Lapas Serang

Dalam sesi diskusi, Bamusdes Kabupaten Purwakarta berbagi pengalaman dan ide tentang bagaimana meningkatkan kerja sama lembaga antara ini. Terdapat kesepakatan untuk membentuk tim khusus yang akan secara teratur memadukan penggunaan Dana Desa dan mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan dana tersebut.

Sosialisasi ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan Dana Desa di setiap Desa diwilayah kabupaten purwakarta. Dengan sinergi antara BPK dan DPR, diharapkan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih merata kepada masyarakat desa, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Baca Juga  Buka Rakornas UMKM, Presiden Tekankan Pentingnya Basis Data Tunggal untuk Pengembangan Berkelanjutan

Hadir Dalam acara Sosialisasi Optimalisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan di Gedung Yudistira Pemkab Purwakarta, AnggotanDPR RI, Kepala BPK perwakilan Propinsi Jabar Faula Henry Simatupang, Sekda Norman Nugraha, Kadis DPMD Jaya Pranolo dan Pesertan sosialisasi Bamudes se Kabupaten Purwakarta.( Yadi kusumayadi)