Majalahteras.com – Pria yang dikenal sebagai pengusaha properti ini telah malang melintang menduduki posisi jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan. Ia juga aktif di berbagai organisasi. Di antaranya, Ketua Departemen REI (1986-1989); Wakil Bendahara Umum DPP AMPI (1990-1995); Wakil Ketua BPD Hipmi Jakarta (1988-1993); Anggota Dewan Kehormatan BPP Hipmi (1990-1995); Ketua Umum REI (1992-1995); dan Wakil Ketua FIABCI (1992-1995).
Pria kelahiran Cirebon, 12 Oktober 1951 ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Bandung yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sejak usia muda sudah mengakrabi dunia organisasi. Tercatat, dia pernah memimpin beberapa organisasi berinduk nasional antara lain Real Estate Indonesia(REI).
Namanya tercatat sebagai salah satu politisi kawakan yang telah meramaikan panggung politik Indonesia selama lebih dari dua dekade.
Dia mengawali debutnya di bidang politik saat bergabung di Partai Golongan Karya sebagai Wakil Bendahara Umum. Melalui partai ini pula dia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Provinsi Jawa Barat untuk dua periode, 1997-1999 dan 2004-2009. Namun sejak tahun 2013 Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, kembali terpilih sebagai anggota DPR RI.
Meninggalkan nama besarnya dengan Golkar yang telah menggembleng kepiawaiannya dalam berpolitik. Lansiran media massa menyebut alasan Lukita bergabung dengan Partai Nasdem karena yakin mampu melakukan perubahan positif bagi kondisi tanah air.
Enggartiasto Lukito kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI era Presiden Jokowi menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dia diangkat sebagai Menteri Perdagangan dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016.
Mengemban amanat sebagai Menteri Perdagangan Enggar langsung melakukan rancangan program dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya “Paling tidak ada dua masalah besar yang harus diatasi segera, yaitu stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan impor barang benar-benar untuk tujuan stabilisasi harga, bukan spekulasi apalagi perburuan rente,” ujarnya.
Tiga program yang akan dijalankan adalah menstabilkan harga pasaran, mencukupi kebutuhan nasional, dan menyerap hasil produksi dalam negeri. Enggar menuturkan impor bukan merupakan solusi utama dalam penurunan harga barang, melainkan bisa dengan cara menyerap hasil produksi dalam negeri, baik pertanian maupun lainnya.
“Setiap hasil panen harus diserap. Kalau hasilnya kurang bagus, nanti kita akan tingkatkan kualitasnya,” tuturnya. Enggar menambahkan, jika hasil produksi masyarakat benar-benar bisa diserap, sangat memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional sehingga tidak perlu melakukan impor lagi. Karena itu, pihaknya akan lebih memprioritaskan hasil dalam negeri untuk kebutuhan nasional.
“Bila para petani sanggup menyediakan beras, garam, dan kebutuhan lain, pemerintah akan lebih mengutamakan hasil dari rakyat sendiri. Kita pastikan akan menyerap seluruh hasil produksi rakyat, salah satunya adalah hasil pertanian,” ujar Enggar.
Guna melaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun ini, Kemendag akan berfokus pada penguatan sinergi para pemangku kepentingan dan paradigma baru tata kelola perdagangan.
Untuk perdagangan dalam negeri, fokus utama Kemendag adalah berkontribusi untuk menjaga agar inflasi di tahun 2017 dan 2018 tetap terkendali dan pasokan terpenuhi, khususnya bahan-bahan pokok.
Kemendag bukan saja akan melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat yang sudah kumuh, tetapi juga memperhatikan para pedagangnya. Manajemen stok, pembukuan sederhana, cara melayani pembeli, dan seragam untuk penjual juga menjadi amanat Presiden.
“Aspek permodalan dan distribusi barang juga penting diperhatikan agar pedagang kecil dapat bersaing dengan toko-toko modern. Selain itu, harus diperhatikan pula ketersediaan barang dengan harga yang stabil,” kata Mendag.
Menurut Mendag, di tengah tantangan global dan banyaknya sentimen proteksionisme, sesuai amanat Presiden, Kemendag akan mendorong segenap unsur perdagangan agar melihat peluang di tengah hambatan.
Kemendag akan berupaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 2017 yang ditargetkan 5,5 persen-5,8 persen, agar target pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada 2018 dapat tercapai.
Untuk meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, Presiden mengamanatkan agar perwakilan perdagangan di luar negeri untuk kreatif membaca peluang, bekerja keras, dan tetap fokus.
“Kita akan berupaya untuk mendiversifikasi komoditas dan pasar tujuan ekspor. Namun, membuka pasar baru bukan berarti potensi pasar lama ditinggalkan. Kita harus terus mengembangkan potensi baru di China, Amerika Latin, dan negara lainnya,” ujar Mendag.
Negara-negara dengan populasi di atas 60 juta penduduk akan menjadi prioritas. Pasar tujuan ekspor yang menjadi incaran antara lain Afrika, Eurasia, India, Pakistan, Srilanka, Bangladesh, dan Timur Tengah.
“Kami bertekad agar program prioritas nasional dalam lingkup ekonomi dan perdagangan dapat terlaksana lebih efektif. Sumber daya anggaran diharapkan bisa dimanfaatkan secara lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai prinsip money follow program yang berbasis outcomes,” ujar Enggar
