Majalahteras.com – 27 November 2025 — Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penguatan otonomi daerah dalam konteks pembangunan nasional. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Adia Suites Hotel UIN Jakarta dan menghadirkan akademisi lintas disiplin, pengambil kebijakan, serta mahasiswa. Kamis (27/11/2025)
Dua narasumber hadir memberikan pemaparan, yakni Prof. Dr. Dzuriatun Toyibah, M.Si., M.A. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Jakarta) dan Rahmawati, M.M., Ph.D. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta). Keduanya menawarkan perspektif kebijakan publik, tata kelola pembangunan, dan efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Acara diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Ushuluddin, Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D., yang menegaskan bahwa isu pemekaran wilayah perlu ditempatkan secara objektif sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menilai bahwa dalam praktiknya, pemekaran sering kali lebih didorong oleh kepentingan politik ketimbang urgensi sosial. Prof. Ropi mengingatkan bahwa desentralisasi seharusnya membuka ruang bagi pemerataan pendidikan dan peningkatan kapasitas daerah, bukan sekadar ekspansi administratif.
Sambutan kedua disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, yang sekaligus membuka forum secara resmi. Ia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi akademik–legislatif ini.
“Forum seperti ini penting untuk memperkaya perspektif kebijakan. Kampus selalu memainkan peran strategis dalam menjaga tradisi nalar kritis,” ujarnya.
Tamsil juga menyoroti tantangan desentralisasi di lapangan, terutama ketergantungan fiskal daerah yang masih besar. Ia menyebut bahwa beberapa daerah belum sepenuhnya mandiri dan masih mengandalkan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, ia menyinggung persoalan tidak optimalnya anggaran daerah dalam menjawab kebutuhan rakyat.
Menurutnya, peran DPD dalam memperkuat otonomi daerah tidak hanya bergantung pada dukungan politik, tetapi juga pada konsistensi kelembagaan. “FGD ini merupakan bagian dari agenda besar DPD untuk memastikan desentralisasi berjalan sesuai amanat konstitusi dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Setelah sesi sambutan, diskusi berlangsung dinamis dengan paparan para narasumber dan dialog terbuka bersama peserta. Berbagai pandangan terkait tata kelola daerah, kebijakan fiskal, dan penguatan peran pemerintah lokal mengemuka dalam forum ini.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan otonomi daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pelibatan akademisi dan DPD RI, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemikiran ilmiah dan formulasi kebijakan publik.@Man/Dik
