Sidang Paripurna Juga Diikuti Secara Virtual

oleh
oleh -

Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi di tengah keprihatinan Pandemi Covid 19, berlangsung mulus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun anggaran 2019 dari periode 5 tahun, pada tahun 2018 – 2023.

Sidang paripurna dihadiri Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairuman J. Putro dan segenap anggota DPRD Kota Bekasi.

Sidang itu tidak hanya digelar secara langsung. Namun, sebagian Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menyaksikan jalannya sidang secara virtual melalui teleconference di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun anggaran 2019 dari periode 5 tahun, pada tahun 2018 – 2023 yang tersusun berdasarkan review pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Bekasi Tahun anggaran 2019.

Hal hal pokok yang disampaikan sebagai rincian pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi Tahun 2019, yakni ;

Baca Juga  Oknum Anggota DPRD Pandeglang Ditahan, Kasi Pidum Kejari: Demi Kepentingan Penuntutan

A. PENDAPATAN DAERAH
Penetapan target sebesar Rp 6,993 triliyun dan terealisasi sebesar Rp 5,963 triliyun atau mencapai 85,28%. Bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah.

Target PAD tahun 2019 sebesar Rp. 3,346 triliyun terealisasi 2,442 triliyun atau mencapai 72,99% dari target. Pendapatan dari sektor pajak daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,295 triliyun terealisasi 1,778 triliyun atau mencapai target 77,46% dari target. Sektor retribusi daerah tahun 2019 target 243,4 milyar terealisasi 120,5 milyar atau mencapai 49,53% dari target.

Secara komposisi, perolehan PAD Kota Bekasi memberikan kontribusi sebesar 40,95% dari total Pendapatan Daerah, maka PAD menjadi salah satu fiskal yang strategis dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi.

B. BELANJA DAERAH

Belanja daerah yang ditetapkan tahun anggaran 2019 yakni sebesar target sebesar 7,004 triliyun dan terealisasi 5,566 triliyun atau mencapai 79,47 dari Pagu Anggaran yang ditetapkan.

Baca Juga  Ini Yang Dilakukan Lapas Kelas IIA Cikarang Menjelang libur Nataru

Alokasi belanja operasional sebesar 5,348 triliyun terealisasi 4,461 triliyun atau 83,41 dari target. Belanja modal dialokasikan sebesar 1,362 triliyun dan terealisasi 1,104 triliyun atau 81,06 % dari target. Belanja tak terduga dialokasikan 293,261 milyar dan terealisasi 738,969 juta atau 0,25% dari target.

Ada pun capaian – capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi di Tahun 2019 antara lain ;

1. APK SD/Mi mencapai 101,98% naik 4,71% dari tahun 2018.
2. APK SMP/Mts 93,91% naik 10,09% dari tahun 2018.
3. Indeks kepuasan layanan masyarakat mencapai nilai 91,18.
4. Indeks Pembangunan Manusia 81,59, angka ini melebihi IPM Provinsi Jawa Barat di 72,03.
5. Kunjungan wisatawan domestik 1.092.996 orang melebihi target RPJMD tahun 2019 sebesar 18,04%.
6. Produksi peternakan Kota Bekasi mencapai 23.100 ton melebihi target RPJMD tahun 2019 sebesar 49,8%.
7. Nilai ekspor 652.048.332 u$, melebihi target sebesar 144,93%.
8. Pembangunan Flyover Rawa Panjang dan Cipendawa mengurai arus kemacetan.
9. Pembangunan kantor imigrasi kelas II non TPI Kota Bekasi yang lebih reseprentatif.

Baca Juga  ROSITA Marinir Habema Bantu Ekonomi Warga Dekai

Disampaikan juga penghargaan penghargaan diraih pada tahun 2019 antara lain ;

1. Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Harmony Award Tahun 2018 predikat kinerja terbaik
3. Pendokumentasian KLHS Terbaik Kota Bekasi dari Jabar tahun 2019.
4. Muri senam Sparko peserta terbanyak
5. Top pembina BUMD 2019 dari Majalah Top Bussiness.
6. Kategori layanan kesehatan Ramah Anak.
7. Bakti Koperasi dan UMKM
8. Peringkat B sistem akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah.
9. Peringkat pertama kategori pemerintah Kota/Kabupaten pada penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan award, tingkat Provinsi Jawa Barat 2019.
10. Kelengkapan penyusunan standar laporan layanan informasi publik
11. Kota/Kabupateb layak anak 2019 kategori nindya
12. Penghargaan bangun lapas dan kantor imigrasi. @ADVERTORIAL