MAJALAHTERAS.COM – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menyatakan Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan kualitas Pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan manusia yang berkualitas. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (09/04/2019).
“Kolaborasi antara Program prioritas nasional dengan daerah itu sangat penting. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini sudah merupakan sinergitas dan tentunya harus ada penyelarasan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, hal ini sangat penting untuk kualitas pembangunan,” kata Hadi.
Meski demikian, RPJMD yang akan disusun harus merujuk pada RPJMN Tahun 2020 yang lahir dan disusun berdasarkan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum pada 17 April 2019.
“RPJMD tentunya yang akan disusun ini juga harus mengacu pada RPJMN sementara karena yang 2020 (RPJMN) sedang dalam proses. Tentunya nantinya belum bisa jadi acuan kecuali pada RPJMN Demokratik, karena RPJMN 2020-2024 harus menunggu visi-misi Presiden terpilih,” terang Hadi.
Tema RKP 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”, sementara tema RKPD nya adalah “Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berdaya saing”. Hal ini dinilai selaras dengan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 yang mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan.”
“Tema ini juga sudah sinkron, kalau kita lihat RKP, RKPD, kemudian kaitannya dengan RPJMD nya adalah di dalam kerangka kewujudkan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, unggul, berakhlak, dengan tata kelola Pemerintahan yang bersifat rohis implusif,” papar Hadi.
Meski demikian, Hadi menilai, masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan Provinsi Jawa Timur, seperti:
Pertama, jumlah penduduk miskin yang erat kaitannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinilai masih cukup tinggi. Hal ini juga berimbas pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional.
“Permasalahan antara lain kaitannya dengan penduduk miskin, TPT juga masih cukup tinggi, yang lebih khusus adalah IPM yang masih di bawah rata-rata nasional. Sehingga dengan demikian langkah yang harus dilakukan baik nasional maupun daerah adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan penumpasan kemiskinan,” kata Hadi.
Kedua, pemerataan pembangunan dengan pemanfaatan konektifitas yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana.
Ketiga, pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi, pariwisata, kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja.
Keempat, kolaborasi antara program prioritas nasional dengan daerah untuk peningkatan pemantapan terhadap ketahanan pangan, pengelolaan industri, pengelolaan air, dan juga peningkatan kualitas lingkungan.
“Beberapa hal ini menjadi acuan kita bersama dan yang lebih khusus perlu ada keselarasan antara tema RKPD dengan tema yang telah disepakati untuk pembangunan wilayah Jawa-Bali, yaitu mendorong industri pariwisata, perdagangan, serta pangan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan untuk titik-titik pertumbuhan utama di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan pariwisata Bromo, Tengger, Semeru, kawasan pariwisata Banyuwangi, serta peningkatan nilai investasi kawasan industri,” pungkasnya.(rls)
