JAYAPURA – Tokoh agama dan tokoh adat masyarakat Papua mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pertemuan dengan 13 tokoh perwakilan Papua di Istana Negara 15 Agustus 2017 lalu.
Pater Neles Tebay yang menjadi salah satu perwakilan tokoh agama Papua dari 12 tokoh lain yang turut serta mengakui jika pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas berbagai isu penting di Provinsi Papua.
“Selama 2 jam 30 menit di Istana Negara kami melalukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan membahas berbagai persoalan di Papua,” kata Pater, kepada wartawan di Abepura, kemarin.
Pater yang dalam pertemuan itu didaulat sebagai juru bicara mewakili tokoh lain mengatakan, jika isu penting terkait persoalan Papua tersebut meliputi masalah mendasar yang terjadi di Papua.
“Kita sampaikan permasalahan SDM, Pendidikan, dan kesehatan di Papua termasuk Infrastruktur,” kata Pater.
Pater menyatakan, jika era Pemerintahan Jokowi dengan komitmennya menggenjot pembangunan infrastruktur semisal jalan dan tol laut yang mendapat apresiasi tinggi oleh masyarakat Papua, namun kebijakan tersebut, harus dibarengi dengan pembangunan SDM Papua.
“Semisal jalan yang sudah dibangun, sudah sangat bagus, bisa membuka isolasi dan menjadi konektifitas antar wilayah di Papua, namun di sisi lain menjadi kekhawatiran tersendiri,” ucap Pater.
Kekhawatiran itu atas SDM masyarakat Papua utamanya di daerah yang masih tertinggal dari warga yang nantinya masuk kewilayah mereka.
“Masyarakat kita belum siap, masyarakat kita belum menguasai perdagangan, dan ketrampilan-ketrampilan lain sehingga yang menjadi kekhawatiran, nantinya mereka menjadi penonton di wilayahnya mereka sendiri, karena SDM-nya kurang,” ulasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi melalui jajaran dan ke wilayah untuk memikirkan solusi atas hal tersebut.
“Pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM masyarakat di sana harus sejalan, sehingga mereka juga nantinya bisa merasakan pembangunan itu,” katanya.
Pihaknya memberikan solusi jika baiknya permasalahan di Papua bisa dibicarakan bersama dan dicarikan penyelesaian.
“Kami menyarankan untuk diadakan dialog sektoral di semua bidang, semisal SDM, Kesehatan, Pendidikan dan sektor lain, ini harus duduk bersama dan mencari solusi, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun tokoh adat, agama semua terlibat sehingga semua merasa memiliki tanggungjawab,” katanya panjang lebar.(man)
