majalahteras.com – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo berharap peran aktif seluruh jajaran pemerintah dan aparatur keamaman dalam rangka penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dan Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Rabu (06/04/2016).
Diinformasikan oleh Karo Humas dan Protokol Bayana, dalam arahan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini sedang berakselerasi secara cepat mencapai rakyat yang sejahtera di segala bidang baik yang berskala nasional maupun daerah. Tentunya Program Strategis Pembangunan di Provinsi Lampung tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dan situasi daerah yang kondusif.
Untuk itu, Gubernur Lampung berharap agar jajaran Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dapat menjaga kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika lingkungan strategis secara terpadu, terarah dan berkelanjutan, terkait dengan antisipasi potensi ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar, melalui sinergi bersama Pemda, TNI/Polri, masyarakat serta para pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah
“Dalam rangka penanganan konflik sosial ada 2 hal yang harus diperhatikan yakni terkait permasalahan kesejahteraan dan keamanan yang merupakan tugas pemerintah dan aparatur keamanan sehingga diharapkan sinergitas yang baik ini dapat mencegah berkembangnya konflik sosial di masyarakat”, jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo juga menjelaskan bahwa kondisi daerah yang kondusif tentunya dapat berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Lampung dari 14,21 % menjadi 13,53 % pada periode September 2014 – September 2015.
“Kondisi yang kondusif memancing datangnya investor ke Provinsi Lampung sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Apalagi posisi Lampung yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera, diharapkan majunya Lampung akan berdampak majunya pulau Sumatera”, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Mayor Jenderal Soedarmo mengingatkan kembali peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
“Selain Polri, TNI dan jajaran lain, peran gubernur, bupati/walikota juga sangat besar dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”, jelasnya.
Ditambahkan oleh Kabag Humas Heriyansyah, dalam acara ini Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin dan Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto juga menyatakan kesiapannya untuk selalu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung, Kepala Kesbangpol dan Camat se-Provinsi Lampung serta Jajaran Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Rls)
