Majalahteras.com – Anggota DPRD Provinsi Banten, dari Fraksi PKS Dapil Kota Tangerang, Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si, menggelar Reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2019-2020, digelar di Jl. Maulana Hasanuddin, RW.02 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sabtu (23/11/2019).
Acara tersebut dihadiri lurah Cipondoh Boyke Urip Hermawan, S.IKom, diwakili oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Slamet, S.IP, Ketua RW.02 H.Cepi Burhanudin, Anggota Koramil 01 Kota Tangerang Peltu Suripno, Babinsa Kelurahan Cipondoh Makmur Koptu Suyoto, Binamas Kelurahan Cipondoh Makmur AIPTU Nurdin, tokoh agama H.Sahroni, Bamus Maskot Kota Tangerang Abdul Rohman, Wakil Ketua Harian 2 Bamus Kecamatan Cipondoh Arif Hidayat, Wakil Ketua Pemuda Karang Taruna, RT/RW dan masyarakat, tamu undangan sebanyak 80 orang.
Tim sukses H. Cepi Burhanudin menjelaskan, Reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2019-2020 ini untuk bersilahturahmi dan berdialog antara Anggota Dewan dan masyarakat.
“Forum ini untuk tanya jawab dengan RT/RW dan pemuda, menyampaikan aspirasi dan keinginan, tentang pembangunan yang ada di Kelurahan Cipondoh Makmur. Selama ini baru bisa bertemu lagi berkat teman-teman di Forum RW/RT. Berkat dukungan warga, alhamdulilah Pak Bonnie Mufidjar bisa mendapat kursi DPRD Provinsi Banten,” katanya.
“Harapan ke depan, semoga antutias masyarakat masih mendukung partai PKS, periode yang akan datang bisa menjadi anggota DPR RI tingkat satu. Alhamdulilah acara tersebut berjalan lancar, ramai dan kondusif dengan dihadiri peserta Reses sebanyak 80 orang. Dan yang penting Bapak Bonnie Mufidjar masih bersinergi terus dengan tim dan masyarakat, kami tetap mendukung terus, dan teruslah bisa membantu pembangunan yang ada di Kelurahan Cipondoh Makmur,” imbuh H.cepi.
Sementara itu, dalam kunjungannya kali ini, H. M. Bonnie Mufidjar mengatakan, masyarakat menginginkan pengelolaan tidak memperpanjang hak pengelolaan pihak ketiga.
“Aspirasi masyarakat Cipondoh yang meminta agar pengelolaan Situ Cipondoh dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Banten,” katanya.
Pemprov Banten, Ia menambahkan, perlu lebih serius memperhatikan konektivitas antara Kota Tangerang dan Ibu Kota DKI Jakarta terkait masalah lalu lintas, kemacetan, akses jalan, angkutan umum, dan juga masalah lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah, polusi udara, sumber air yang semakin dalam.
“Pemprov Banten perlu memperhatikan sarana dan prasarana lingkungan berupa jalan, drainase, dan juga fasilitas untuk kegiatan pemuda,” imbuhnya.@Muhamad S
