Karawang – Pemerintah Kabupaten Karawang menerima kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Husni Hamid, Kamis (26/2).
Kedatangan kedua menteri tersebut disambut langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para kepala OPD, camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar-pilar sosial, serta relawan se-Kabupaten Karawang.
Kegiatan ini menjadi langkah penting pemerintah dalam menyatukan dan memperbarui data sosial ekonomi masyarakat agar penyaluran bantuan sosial dan berbagai program afirmasi benar-benar tepat sasaran.
Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan data terpadu tersebut.
Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan data menjadi kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Selama satu tahun terakhir, pemerintah terus melakukan verifikasi serta pemutakhiran data agar semakin akurat, transparan, dan akuntabel.
Ia juga mengungkapkan adanya evaluasi pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih terdapat masyarakat pada desil 1 hingga 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian masyarakat pada desil 6 hingga 10 justru masih tercatat sebagai penerima.
Ke depan, mekanisme penonaktifan peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan masa pemberitahuan atau transisi selama tiga bulan.
Di Kabupaten Karawang sendiri tercatat sebanyak 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar. Program tersebut meliputi bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK.
Menteri Sosial juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah berhasil merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen sebagai bentuk komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dalam memastikan validitas data masyarakat.
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW, pendamping PKH dan desa, operator desa, hingga dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa.
Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses pendataan menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga potensi ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir.
Selain menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, DTSEN juga menjadi rujukan bagi berbagai program pembangunan desa seperti penyediaan rumah layak huni dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan terima kasih atas kehadiran kedua menteri di Kabupaten Karawang. Ia menegaskan bahwa validitas data sangat menentukan arah kebijakan serta masa depan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ujarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Karawang optimistis implementasi DTSEN akan semakin memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. (ADV)
