MAJALAHTERAS.COM – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Banten terus memperkuat penanganan stunting melalui pendekatan multisektor dan multipihak. Kolaborasi Lintas Sektor, sebagaimana diketahui bahwa angka prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dari 24,5 persen menjadi 20 persen pada tahun 2022, dan sekarang mengejar capaian target Nasional yang sudah ditetapkan menjadi 14% Pada tahun 2024.
Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti saat menghadiri acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Aston, Kota Serang, Selasa (10/10/2023).
Dikatakan, pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui berbagai program kegiatan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa/Kelurahan. Sedangkan dukungan anggaran mencapai Rp739.082.950.322 yang berada di 20 OPD dan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan DAK non fisik serta dana lainnya.
“Sebagai salah satu inovasi yang telah diluncurkan oleh TP PKK Provinsi Banten melalui aplikasi e-dasawisma. Dalam aplikasi ini, data anak stunting per Februari 2023 dari angka 29.794, jumlah anak yang sudah pulih sebanyak 18.152. Sehingga jumlah anak stunting yang masih dalam penanganan sebanyak 11.642 anak,” kata Virgojanti.
Ditambahkan, penanganan intervensi spesifik yang sudah mencapai target adalah indikator tablet tambah darah bagi remaja putri dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tertinggi pertama se-Indonesia pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian ada juga yang masih dalam proses seperti skrining anemia, PMT Bumil KEK, PMT gizi kurang.
“Keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten sebanyak 532.580 keluarga berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022,” ucapnya.
Kemudian, untuk capaian intervensi spesifik secara umum sudah tercapai dengan baik. Namun masih ada indikator yang belum memenuhi target seperti calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas. “Hal ini perlu menjadi catatan serius untuk mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb. Satya Sananugraha menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan roadshow yang dilakukannya sebelumnya.
Diungkapkan, tahun ini sampai bulan Juni kemarin Menko PMK, Muhadjir Effendy, bersama 19 Kementerian dan Lembaga melakukan diskusi dengan 33 Provinsi, 393 Kabupaten/Kota secara daring dengan tujuan mendapatkan kendala, masalah dan apa yang bisa pemerintah pusat bantu.
“Provinsi Banten ini penurunan stuntingnya sangat tinggi. Itu cukup berhasil. Makanya beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan dana insentif fiskal dari Bapak Wapres,” katanya.
Ditambahkan Satya, karena nilai absolutnya dan jumlah penduduk yang Besar, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah prioritas yang dibantu.
“Kita harapkan dengan kegiatan ini percepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.(***)
