LEBAK- Pemkab Lebak berencana kembali mengaksitifkan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pelayanan keluarga berencana (KB) di seluruh wilayah Lebak, dalam waktu dekat ini. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang enggan kembali memeriksakan kesehatan diri maupun balitanya.
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendlaian Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lebak, Jumat (18/6/2021). Rapat secara virtual itu juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada DP3AP2KB Lebak Tuti Nurasiah kepada bantenraya.com membenarkan, saat pandemi korona di Kabupaten Lebak cukup parah, pelayanan posyandu dihentikan seluruhnya. Begitu pula, pelayanan KB yang yang sebelumnya normal yang juga dihentikan.
“Posyandu holistik terintegrasi merupakan institusi milik masyarakat yang aksesnya paling mudah dijangkau masyarakat. Dari mulai jarak tidak mengeluarkan biaya serta akses keleluasannya. Tentu masyarakat lebih memilih ke pos yandu ketimbang ke institusi lain seperti ke rumah sakit atau klinik. Makanya posyandu harus diaktifkan lagi. Begitu pun pelayanan KB. Kami sepakat, dalam waktu dekat ini akan membuat penjadwalan untuk pengaktifan posyandu maupun pelayanan KB di seluruh Lebak,” ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kbaupaten Lebak Dedi Lukman mengatakan, apabila posyandu maupun pelayanan KB tidak segera diaktifkan lagi, maka pihaknya khawatir banyak masyarakat yang enggan untuk memeriksakan balitanya maupun ber-KB di institusi lain. Oleh karena itu, dengan diaktifkannya kembali posyandu maupun pelayanan penyuluh lapangan KB (PLKB) tentu sangat membantu masyarakat, khususnya yang berdomisili di perdesaan.
“Kemungkinan dalam waktu dekat ini, kami dan semua pihak yang terlibat akan segera mengaktifkan posyandu dan PLKB,” kata Dedi.
