KOTA BEKASI – Pelayanan dan keterbukaan informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menjadi sorotan. Pemilik media daring gerbangpatriot.com, Iwan Jamaluddin, mengaku kecewa setelah tidak memperoleh penjelasan mengenai kepastian anggaran kerja sama publikasi tahun 2026 saat mendatangi kantor dinas tersebut, Selasa (17/11/2026).
Kedatangan Iwan bertujuan meminta klarifikasi terkait informasi mengenai rencana penolakan atau tidak direalisasikannya anggaran kerja sama publikasi untuk medianya menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Sebelum datang langsung, Iwan mengaku telah menghubungi Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Vauzi, melalui pesan WhatsApp untuk meminta waktu audiensi. Namun, menurut pengakuannya, pesan tersebut tidak mendapat balasan.
Karena belum memperoleh kepastian, Iwan kemudian mendatangi kantor Diskominfostandi sekitar pukul 13.00 WIB. Ia menunggu lebih dari dua jam untuk bertemu pejabat yang berwenang memberikan penjelasan.
Sekitar pukul 15.30 WIB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Fitrianti Ningsih, tiba di kantor. Iwan mengaku langsung menghampiri, memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan maksud kedatangannya.
Namun, menurut penuturan Iwan, Fitrianti menyampaikan sedang sibuk karena masih memiliki urusan lain. Setelah itu, ia meninggalkan Iwan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut ataupun kepastian waktu untuk audiensi.
Tidak lama kemudian, seorang staf Bidang IKP berinisial AI menemui Iwan dan menanyakan keperluan kedatangannya. Setelah mendengarkan penjelasan, staf tersebut menyampaikan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait anggaran publikasi dan hanya berjanji meneruskan persoalan tersebut kepada pimpinan.
“Saya datang sebagai tamu dengan niat baik untuk meminta klarifikasi, tetapi saya merasa tidak dihargai. Saya hanya membutuhkan penjelasan resmi, apakah anggaran ini benar-benar akan ditolak dan apa dasar alasannya,” ujar Iwan.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya anggaran kerja sama publikasi bagi gerbangpatriot.com. Ia juga mempertanyakan transparansi kebijakan dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Diskominfostandi Kota Bekasi.
“Kalau memang ada evaluasi, ada perubahan kebijakan, atau ada alasan administratif sehingga kerja sama publikasi tidak dapat dilanjutkan, sampaikan secara terbuka. Jangan sampai media justru dibiarkan mencari-cari kepastian sendiri,” tegasnya.
Iwan meminta Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Vauzi, memberikan penjelasan resmi mengenai status kerja sama publikasi gerbangpatriot.com untuk tahun anggaran 2026.
Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan apabila memang terdapat keputusan untuk tidak merealisasikan anggaran tersebut, terlebih jika sebelumnya telah direncanakan dalam alokasi anggaran tahun berjalan.
Menurut Iwan, apabila terdapat perubahan kebijakan maupun hasil evaluasi kemitraan, media yang bersangkutan perlu mendapatkan penjelasan mengenai alasan dan mekanisme yang digunakan.
Meski menyampaikan kekecewaan, Iwan menegaskan gerbangpatriot.com tetap membuka ruang komunikasi dengan Diskominfostandi Kota Bekasi. Pihaknya juga menyatakan siap mengikuti prosedur dan mekanisme evaluasi kemitraan untuk tahun anggaran 2027.
Namun, ia berharap proses evaluasi kemitraan tidak mengesampingkan keterbukaan informasi mengenai kebijakan dan realisasi anggaran publikasi tahun berjalan.
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Eka Chorid Ivo Vauzi maupun Kepala Bidang IKP Fitrianti Ningsih belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
Penjelasan dari pihak Diskominfostandi diperlukan untuk memastikan apakah benar terdapat kebijakan penolakan atau tidak direalisasikannya anggaran kerja sama publikasi gerbangpatriot.com, termasuk dasar pertimbangan dan mekanisme pengambilan keputusannya.
Klarifikasi tersebut penting agar persoalan ini tidak hanya berkembang berdasarkan keterangan sepihak, sekaligus memberikan ruang bagi instansi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan.
Transparansi anggaran dan pelayanan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab badan publik. Karena itu, ruang komunikasi antara pemerintah dan insan pers perlu tetap terbuka, termasuk ketika menyangkut evaluasi maupun keberlanjutan kerja sama publikasi.







