Pemerintah akan menerbitkan kebijakan ekonomi untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi. Kebijakan tersebut meliputi 10 sektor sasaran pemerataan.
Salah satunya dari 10 sektor itu adalah mengenai penyiapan tabungan lahan atau land bank bagi masyarakat miskin di perkotaan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, melalui kebijakan tersebut pemerintah akan menyediakan perumahan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan.
“Ini baru pembicaraan pertama yang nanti diuraikan, terjemahkan, land bankitu sasaran agar pak menteri lebih murah membangun rumah rakyat,” kata Sofyan di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Penyediaan rumah untuk masyarakat di perkotaan bisa dengan redistribusi aset. Misalnya, aset tanah pemerintah dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan konsolidasi lahan yang selama ini menjadi aset pemerintah.
“Utamakan land consolidation kita mau coba dengan Pak Menteri (Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono), Dirjen Perumahan, ada lahan Perumnas di Kemayoran itu luasnya 4 hektar, tapi itu ada sebagian diduduki, sebagian apertemen lama. Kalau kita konsolidasi, maka yang diduduki bangun rumah ke atas, sehingga banyak tanah yang kosong bisa dibangun beberapa,” jelasnya.
Mengenai payung hukum, masih dalam tahap pendiskusian, bisa dilakukan dengan UU, maupun setingkat Peraturan Presiden (Perpres). Hanya saja, pemerintah masih harus konsolidasi lahan terlebih dahulu.
“Jadi bagaimana rumah kita naikkan ke atas, katakanlah 1 hektar landed house, 1 hektar 500 orang, kalau naikkan ketas bisa bisa beberapa tower, bisa 5-10 kali jumlahnya. Intinya bagaimana orang-orang kecil yang pendapatan pas-pasan jangan tinggalnya jauh dari kota, perumahan rakyat di perkotaan jadi penting, perlu waktu untuk uraikan lebih lanjut,” tandasnya. @SAMSUL
