Jakarta – Jumat, (26/3/2021) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK dalam rapatnya memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.
Muhandjir Effendi selaku Menko PMK menyatakan bahwa larangan mudik akan di mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, hal ini guna mengantisipasi lonjakan kasus penyebaran virus covid-19 , seperti yang sebelumnya terjadi yaitu pada saat libur panjang, libur natal dan Tahun Baru 2020. Dilansir kemenkopmk.go.id
“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” tegasnya saat konferensi pers usai rakor melalui media daring.
Muhadjir menekankan larangan mudik lebaran tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun TNI/Polri, melainkan pegawai swasta dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut sekaligus untuk memaksimalkan manfaat dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Sementara itu, lanjutnya, untuk cuti bersama Idul Fitri tetap diberlakukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Kendati masyakat diimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Covid-19.
“Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgent. Mekanismenya untuk pergerakan orang dan barang pada masa Idul Fitri itu akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait dan untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri juga akan diatur oleh Kemenag berkonsultasi dengan MUI dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” pungkas Menko PMK.
Pada kesempatan tersebut juga diungkapkan bahwa terdapat pengecualian larangan mudik, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas. Meskipun, untuk itu harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.
“Tentang urgensinya akan ditentukan oleh instansi dan perusahaan tempat dia bekerja. Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri,” jelas Menko PMK.
Tak hanya itu, Mensos Tri Rismaharini turut menyampaikan bahwa akan memberikan banttuan sosial selama masa cuti Idul Fitri, bantuan tersebut akan dilaksanakan awal bulan Mei, sedangkan untuk bansos di DKI Jakarta bantuan akan diberikan sekitar minggu pertama atau kedua pada bulan Mei. (*/cr7)
