Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk gencar menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan pemerintah memandang perlu adanya kerja sama yang intens dengan BPD sebagai lokomotif perekonomian daerah.
“BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan merupakan salah satu pilar pembangunan daerah yang mempunyai potensi besar dalam mendukung pelaksanaan program satu juta rumah,” kata Lana dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/8/2017).
Dia menjelaskan, hal ini karena BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang memahami karakteristik masyarakat dan kearifan lokal yang ada di daerah. Namun data menunjukkan dukungan BPD dalam pencapaian target pembiayaan perumahan masih belum optimal.
Lana menyebut sejak bergulir KPR dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2010 hingga akhir tahun 2016, sebanyak 20 BPD baru bisa berkontribusi sebesar 1,2% dari total KPR FLPP yang disalurkan kepada masyarakat. Sehingga ke depan BPD perlu bekerja ekstra keras untuk meningkatkan portofolio KPR FLPP.
“Tantangan BPD adalah meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah, mengembangkan tata kelola, sumber daya manusia (SDM), manajemen risiko dan infrastruktur yang memadai hingga meningkatkan daya saing dalam bisnis global,” ujarnya.
Penyaluran KPR oleh BPD butuh didukung dengan pengelolaan dana jangka panjang. Kemampuan tersebut juga perlu disertai dengan adanya sumber dana jangka panjang. Di mana salah satunya bisa memanfaatkan program dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Kemudian masalah yang dihadapi dalam pembiayaan perumahan adalah terbatasnya dukungan dari sisi supply. Salah satu gap yang terjadi adalah masih rendahnya dukungan pembiayaan perolehan tanah dan konstruksi yang disediakan oleh bank kepada pengembang.
Untuk itu, PT SMF tidak hanya pembiayaan KPR yang mendukung sisi demand saja namun juga pembiayaan Kredit Modal Kerja-Konstruksi Perumahan (KMK-KP).
Lana menambahkan, BPD harus didukung untuk meningkatkan daya saing. Karena itu dibutuhkan kualitas SDM, produk dan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal penyaluran KPR. (rm)
