MAJALAHTERAS.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 dengan Tema “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019.” Rakornas digelar Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Ballroom Hotel Paragon, Jakarta, Kamis (16/05/2019).
Dalam kesempatan tersebut Wiranto mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan jajarannya karena menginisiasi pertemuan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 yang dinilai amat penting pasca Pemilu Serentak 2019.
“Sungguh sangat tepat Mendagri menginisiasi Rakornas untuk menjaga kesatuan bangsa agar terhindar dari konflik sosial dengan pertemuan dan sinergi tim penanganan konflik di tingkat pusat dan daerah,” kata Wiranto.
Wiranto menilai, banyaknya berita di media sosial maupun media massa yang beragam dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi tim penanganan terpadu untuk mencegah dan meminimalisasi adanya konflik sosial.
“Berita di media sosial dan media massa banyak, saking banyaknya bisa buat simpangsiur dan salah paham yang bisa menimbulkan konflik di antara kita atau konflik sosial. Kalau konflik sosial tidak bisa diredam maka akan bepengaruh pada konflik nasional, sial-sialnya kita bisa pecah sebagai bangsa. Oleh karena itu sinergi tim terpadu antara pusat dan daerah sangat penting dilakukan,” ungkap Wiranto.
Dijelaskan Wiranto, sepanjang Indonesia merdeka hampir selama 74 tahun dan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Bangsa Indonesia berhasil dan terhindar dari konflik sosial. Hal itu dikarenakan Bangsa Indonesia memilki senjata Persatuan dan Kesatuan yang amat bernilai harganya.
“Sepanjang Indonesia merdeka, kita ingat ada agresi Belanda, pemberontakan PKI, peristiwa malari hingga peristiwa 1998. Kita terhindar dari perpecahan karena kuatnya senjata kita, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” jelas Wiranto.
Sebagai penyelenggara Pemilu terumit dan terbesar di seluruh Dunia, Indonesia telah mampu membuktikan pelaksanaan pesta demokrasi yang sukses di dunia Internasional. Meski demikian sinergi dan memelihara kondusifitas tetap harus dilakukan. Pasalnya, masih adanya indikasi konflik sosial pada penetapan hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.
“Kita berhasil menyelenggarakan Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, Pemilu yang kompleks dan rumit, bahkan telah mendapatkan apresiasi dari 39 negara. Langkah-langkah agar Indeks Kerawanan Pemilu manjadi zero percent (nol persen) juga sudah dilakukan, semua sudah berhasil dinetralisir dan lancar. Pekerjaan belum selesai karena sebelum 22 Mei 2019 sudah ada indikasi dan ancaman yang tersebar di media sosial dan membangun opini publik,” papar Wiranro.
Oleh karena itu Wiranto meminta sinergi seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik sesuai jalur dan di daerah masing-masing tanpa adanya pengerahan massa ke Jakarta. Hal itu dimaksudkan semata-mata untuk menjaga bangsa Indonesia dari perpacahan dan konflik dengan eskalasi tinggi.
“Disini perlu ada sinergi semua pihak. Tolong Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan di daerah masing-masing, jangan menumpuk di Ibu Kota,” tegas Wiranto.
Dalam kesempatan yang sama juga pada acara Rakor diberikan penghargaan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan peringkat terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, Provinsi terbaik pertama diberikan kepada Provinsi Jawa Timur, diikuti dengan DIY. Yogyakarta, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Lampung, dan Provinsi Aceh. Sementara Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan adalah Kabupaten Lamongan sebagai terbaik pertama, diikuti dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Lampung Selatan, dan Banda Aceh. (Rls)
