Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) harap agar seluruh stok vaksinasi tahap pertama segera dihabiskan, hal ini guna memaksimalkan program pemerintah terkait menekan angka penyebaran covid-19.
Dalam kunjungannya mengecek ketersediaan vaksin dan obat-obatan di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Muhadjir mengecek masih terdapat stok vaksin untuk vaksinasi kedua.
Sementara, Muhadjir mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliaty bahwa jumlah vaksinasi di sana masih sangat rendah.
“Untuk proses vaksinasi tahap pertama baru sebanyak *21,3* persen dari total penduduk, dan untuk proses vaksinasi tahap kedua baru *sekitar* 10 persen,” ujar Muhadjir, di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Senin (26/7).
Karena itu dia meminta kepada pihak Pemerintah Kota Balikpapan untuk mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo.
“Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin ke dua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Yang di sini segera digunakan. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah,” terangnya.
Selain itu, Menko Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru. Dalam pengecekannya itu, Muhadjir melihat stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang. Dia mendapatkan laporan, jumlah obat antivirus Covid-19 ada yang hanya tinggal 80 tablet (Oseltamifir) , dan tinggal 300 tablet (Fapiravir)
Muhadjir berujar akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus Covid-19 ke pusat supaya ada kepastian pasokan tambahan. Menurutnya, saat ini kebutuhan obat antivirus itu menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19 mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat.
Dia juga mendapatkan laporan bahwa pihak pemda sudah mengalokasikan APBD untuk menyediakan obat antivirus di puskesmas-puskesmas. Akan tetapi, menurut dia, anggaran APBD akan sangat terbatas.
“Karena itu nanti kita akan bahas di tingkat pusat bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan status kesehatan orang yang semulanya OTG ringan, menjadi sedang atau berat. Maka sebaiknya ada obat antivirus yang disediakan di puskesmas-puskesmas,” pungkas Menko PMK. (*/cr2)
Sumber: kemenkopmk.go.id
