Jakarta, Rakernas Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 2024, digelar di Hotel Jayakarta Gajah Mada, Jakarta Pusat, menjadi ajang diskusi hangat tentang pentingnya penegakan hukum dalam mengawal kabinet baru.
Diskusi bertema ‘Mengawal Kabinet Baru dengan Penegakan Hukum’ menghadirkan tokoh-tokoh penting, termasuk mantan Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, dan Ketua Harian Kompolnas Benny Josua Mamoto.
Taufiequrachman Ruki menekankan tiga hal utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Ketua KPK dan Kejaksaan Agung, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung.
Lebih lanjut, Ruki menekankan bahwa kesejahteraan aparat penegak hukum juga merupakan kunci dalam menciptakan integritas dan independensi dalam penegakan hukum. Menurutnya, dengan kesejahteraan yang memadai, aparat penegak hukum akan lebih fokus dan tidak mudah tergoda oleh bujukan korupsi.
Sementara itu, Benny Josua Mamoto dalam kesempatan yang sama menyoroti banyaknya putusan pengadilan yang sudah inkrah namun dimentahkan kembali. Ia menyatakan bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya ketegasan dan wibawa hukum di Indonesia.
“Mari kita kawal kabinet baru dengan penegakan hukum yang tegas dan berwibawa,” tegas Mamoto.
Usai FGD Rakernas, terlihat turut hadir Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Wasekjen Gerindra Jojon, yang diskusi hangat tentang pentingnya politik sopan dan tidak mempolitisasi dan melakukan fitnah hukum dalam Pemilu.
Muflihun yang telah membuat inovasi dan puluhan prestasi selama 2 tahun menjabat Pj Walikota Pekanbaru, menceritakan sinergitas dan mendukung Aparat Penegak Hukum (APH), dan seluruh unsur yang menginginkan Daerah Pekanbaru lebih maju menuju cita-cita Kabinet Baru.
Selanjutnya, dikatakan Jojon, bahwa di daerah dan Indonesia pada umum nya kalau sudah muncul sosok pemimpin yang bagus, biasanya ada saja yang mencoba menjatuhkan dengan berbagai cara termasuk urusan hukum.
Sementara itu, dalam diskusi, selaku Ketua SMSI Pusat, Firdaus mengatakan perlunya membangun kesadaran akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Dengan begitu, harapan akan terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi dapat terwujud. (jiwa)
