MENGAWALI karir sebagai pengacara, M. Aliandra Pati Gantada bergabung dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Relawan Bantuan Hukum untuk PDI Perjuangan pasca Reformasi di tahun 1996.
Di sisa masa jabatannya sebagai wakil rakyat, pria yang akrab disapa Gantada, belum lama ini dilantik menjadi Ketua DPRD Sumatera Selatan Periode 2014-2019, menggantikan HM Giri Ramanda N Kiemas yang mengundurkan diri setelah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018.
Terjun ke dunia politik dan menjadi anggota dewan merupakan niat tulus dari Gantada agar dapat menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakili dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena menurut pria kelahiran Baturaja 31 Maret 1964 ini, salah satu kewajiban anggota dewan adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan.
Kini diperhelatan Pemilu 2019, Gantada juga ikut serta mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumsel II No.4, yang meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Komering Ulu Timur (OKUT), Kabupaten Ogan Komerin Ulu Selatan (OKUS), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Kota Prabu Mulih.
“Saya mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk mewujudkan jalan yang lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Selama empat periode atau 20 tahun menjadi anggota DPRD Sumsel, ada beberapa kebijakan yang bukan menjadi kewenangan provinsi sehinggga menjadi kendala untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” terang Gantada.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terkendala dan terbatas, mungkin salah satunya dengan saya maju ke DPR RI, saya punya kewenangan dalam hal anggaran di pusat untuk terkonektif menjadi suatu program daerah dalam rangka lebih meningkatkan tarap hidup masyarakat di bidang perekonomian,” lanjutnya.
Menurut Gantada selama ini Provinsi Sumatera Selatan sedikit tertinggal dari segi pembangunan infrastruktur di sektor pertanian, yaitu sistem irigasi yang dananya berasal dari pemerintah pusat. “Padahal, sistem irigasi ini bisa berkembang menjadi percetakan sawah, tetapi saat menyuarakannya di pusat kawan-kawan kalah suara, sehingga dananya tidak terfokus ke Sumsel,” katanya.
“Ini akan kita kejar terus, itu kalau berbicara pembangunan fisik. Sementara jika berbicara dalam peningkatan taraf hidup manusia, ada sektor mental dan kemampuan masyarakat yang dibina dalam suatu pendidikan formal harus kita progreskan dengan program. Seperti di Sumsel sudah ada seperti sekolah gratis, namun sekolah itu banyak kendala yang bergantung pada anggaran pusat, ini harus terkonekting, dan ini menjadi salah satu tekad saya untuk mengembangkan diri dari DPRD Provinsi naik ke DPR RI,” jelasnya.
Selama 20 tahun mengabdikan diri menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan, pria rendah hati ini merasa belum berbuat banyak. “Jika duduk di DPR RI, saya akan dorong untuk progres Tol Palembang-Lampung. Kemudian Tol Palembang-Bengkulu yang terhubung dari Indralaya, Muar Enim, Lahat, sampai Bengkulu. Akan kita dorong untuk percepatan. Karena dengan adanya jalan itu, memperpendek waktu jalan keluarnya barang produksi dari sektor perekonomian dari penjual ke pembeli sehingga tingkat pereko¬nomian cepat. Makin pendek jarak, pendapatan masyarakat cepat, kemudian ongkos dan biaya bisa ditekan dan harga bisa lebih murah,” pungkasnya.@EFRI
