Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan untuk keberhasilan menangani pandemi Covid-19 diperlukan koordinasi dari berbagai pihak mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, sampai tingkat terbawah yakni Kelurahan/Desa dan RT/RW.
Menurut Muhadjir pemimpin tingkat paling bawah, yakni Lurah, Kepala Desa, dan RT/RW adalah yang paling penting dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya.
“Kepemimpinan akar rumput ini sangat penting. Karena sebetulnya masalah itu ya yang di bawah bukan di atas,” ujar Menko Muhadjir dalam kunjungannya di Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (27/7).
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan, seluruh skema penanganan pandemi Covid-19 harus terkoordinasi dan tersinkronisasi dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Seperti dalam pendataan DTKS dan penyaluran bantuan sosial, peran pemimpin tingkat bawah menentukan akurasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah.
Kata dia, pentingnya pemimpin tingkat bawah juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa kepemimpinan lapangan di tingkat bawah yang dapat bergerak cepat sangat menentukan kesuksesan penanganan pandemi.
Selain itu, Menko Muhadjir mengatakan, pemimpin tingkat bawah adalah pihak penentu jalannya kebijakan. Sedangkan pemerintah pusat dan daerah bertugas memantau dan merumuskan kebijakan dan program-program yang tepat.
“Biarpun kebijakan pemerintah itu sudah sangat bagus, arahan Presiden juga sudah sangat jelas.Tetapi apakah kebijakan itu betul-betul dilaksanakan di lapangan itu yang kita ingin pastikan,” tuturnya.
*Pantau Penyaluran Bansos di Desa Tani Bhakti*
Dalam kunjungannya di Desa Tani Bhakti, Menko PMK didampingi oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin, dan Kepala Desa Tani Bhakti. Di sana Muhadjir memantau program-program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat apakah sudah sesuai dan tepat sasaran menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Program-programnya ada PKH, BPNT, BST BLT-DD apalagi sekarang ada tambahan pemerintah bantuan beras, ini kita lihat apakah betul-betul mereka yang sangat membutuhkan terjangkau semuanya. Saya lihat di lapangan mereka yang membutuhkan sudah dapat bantuan, sehingga masyarakat yang paling bawah betul-betul bisa menikmati,” ujarnya.
Selain itu, Muhadjir juga mengecek beberapa warga yang kurang layak untuk ditinggali. Dia langsung meminta kepada Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin untuk bisa melakukan program penyediaan rumah layak tinggal untuk warga.
Menanggapi Menko PMK, Wabup Kukar Rendi Solihin menjelaskan pihaknya sudah memiliki program bantuan bedah rumah sebagai program prioritas. Selain itu, Rendi menerangkan, di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak karyawan yang terkena PHK. Karena itu, pihaknya juga telah membuat program prioritas Kukar Idaman dan Kukar Siap Kerja.
“Kami saat ini sedang berusaha mengakomodir masyarakat kita yang terdampak pandemi yang terkena PHK di Kabupaten Kukar. Sehingga bisa kami berikan pelatihan, dan kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan program kartu Pra Kerja yang akan kita sinergikan di Kabupaten Kukar,” terang Wabup Rendi. (*/cr2)
Sumber: kemenkopmk.go.id
