Majalahteras.com – Perjuangan pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menurunkan angka kemiskinan agaknya tak sia-sia. Berbagai program yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di provinsi yang dikenal dengan sebutan “Bumi Gora” itu.
Penurunan angka kemiskinan di NTB agaknya bukan sekadar isapan jempol, setidaknya ini dibuktikan dari data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB bahwa jumlah penduduk miskin di NTB pada September sebanyak 735.620 jiwa atau berkurang 1.840 orang dibandingkan periode Maret 2018 sebanyak 734.780 orang.
Kepala BPS NTB Suntono mengatakan berkurangnya jumlah penduduk miskin tersebut sebagai dampak dari intervensi pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program, di antaranya bantuan pangan non-tunai (BPNT) dan beras sejahtera (Rstra).
Sejak 2009-2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014-Maret 2015 dan September 2016 – Maret 2017.
BPS NTB mengklaim penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017- September 2017 merupakan yang tertinggi sejak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setiap tahun mulai 2012.
Suntono menjelaskan garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Selama periode Maret-September 2018, kata Sutono, garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, yaitu dari Rp365.901 per kapita per bulan pada Maret menjadi Rp373.566 per kapita per bulan pada September 2018.
Penurunan angka kemiskinan itu sejatinya cukup mengejutkan, karena tujuh bulan lalu, tepatnya Agustus hingga September Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa diguncang bencana gempa beruntun yang mengaibatkan ratusan korbn meninggal dunia.
Selain itu puluhan ribu rumah penduduk rusak, bahkan rata dengan tanah, bahkan musibah gempa bumi itu melumpuh beberapa sektor ekonomi, terutama industri pariwisata.
Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan penurunan angka kemiskinan itu di luar dugaan karena daerahnya dilanda gempa bumi yang menghancurkan ratusan ribu rumah penduduk dan sempat melumpuhkan beberapa sektor perekonomian, terutama industri pariwisata.
Terlepas dari itu, Ummi Rohmi (sapaan Wagub NTB) menilai penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan taraf hidup masyarakat di tengah masa pemulihan setelah gempa bumi.
Ia mengatakan pemerintah daerah di Provinsi NTB bersama pemerintah pusat terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk dan infrastruktur yang hancur akibat gempa bumi.
Sejatinya keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengurangi angka kemiskinan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui program Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra).
Sepekan lalu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan sosial kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram, NTB.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.
Perhatian serius
Menurut Airlangga Hartarto, pemerintah memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini kemudian diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun perluasan target sasaran karena PKH yang terintegrasi dengan Program BPNT atau Rastra merupakan salah satu program yang berkorntribusi besar terhadap angka kemiskinan.
Pertengahan Januari 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen menjadi 9,66 persen.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyatakan tahun 2019 alokasi anggaran PKH ditingkatkan yang semula Rp19,2 triliun pada 2018, menjadi Rp34,4 triliun pada 2019. BPNT dari semula tahun 2018 mencakup 10 juta KPM, tahun 2019 menjadi 15,6 juta KPM.
Realisasi penyaluran per 30 Januari 2019, untuk PKH mencapai 83,50 persen dan BPNT mencapai 90,88 persen.
Sedangkan, bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT tahap I tahun 2019 yang disalurkan untuk Provinsi NTB senilai Rp421 miliar lebih. Bansos PKH dan BPNT Tahap I Tahun 2019 untuk Kota Mataram sebanyak Rp24 milyar lebih, terdiri atas bansos PKH Rp22 miliar lebih bagi 17.520 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos BPNT Rp2 miliar bagi 21.533 KPM.
Pada acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT di GOR 17 Desember Mataram Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan, yakni Murah, mudah, berkah dan cerah.
Dia mengatakan faktor pertama PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Dengan bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah.
Dengan demikian kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk.
Faktor kedua, kata Airlangga Hartarto, PKH melalui para pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH, untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga, sehingga hidup mudah.
Karena itu, menurut dia, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini dengan baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri.
Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah. Dan faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan Kementerian Sosial membantu memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantua peralatan wirausaha kepada KPM PKH untuk menunjang kemandirian.
Dengan mewujudkan kemandirian ekonomi, kata dia, KPM PKH diharapkan dapat keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah.
Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang hadir mendampingi Menteri di hadapan 1000 keluarga penerima manfaat (KPM) menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Pusat.
DR Zul (sapaan Gubernur NTB) mewakili Pemerintah NTB mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat, Mudah-mudahan dengan adanya program ini makin banyak keluarga yang mandiri.
Gubernur NTB juga memotivasi para penerima bantuan yang belum mandiri agar terus berikhtiar dan bisa menjadi keluarga yang mandiri dan berharap ke depannya banyak penerima bantuan dari pemerintah bisa naik kelas menjadi keluarga yang mandiri.
Keberhasian NTB dalam mengurangi jumlah penduduk miskin cukup mengenjutkan di saat banyak pihak memprediksikan bahwa angka kemiskinan di “Bumi Gora” akan bertambah akibat musibah bencana gempa beruntun yang memporakporandakan sebagian besar rumah warga dan fasilitas ekonomi. Faktanya angka kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan sebagaimana disebutkan data resmi BPS NTB. (antara/jem)
