MAJALAHTERAS.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi penyelenggaraan Silaturahmi Nasional yang diselenggarakan Koran Sindo. Mendagri berkisah tentang perjalanannya berkecimpung di dunia politik selama kurang lebih 30 tahun. “Salah satu yang membesarkan nama saya adalah pers. Yang membiayai saya berpolitik sampai di Jakarta juga media di Jateng dulu. Dan saya juga pernah menjadi wartawan. Maka kalau diundang pers saya berusaha untuk hadir,” ujar Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jum’at, (29/3/2019).
Tjahjo berharap seluruh media/pers untuk terus menjadi media arus utama (mainstream) yang dapat menyajikan fakta-fakta bagi masyarakat. Peran pers sebagai alat kontrol, ujar Tjahjo, harus terus dijaga secara objektif dan penuh tanggung jawab. “Masukan dan kritik yang membangun sangat diperlukan, agar proses check and balance dari pers sebagai pilar ke-4 dalam demokrasi berjalan dengan baik,” tandas Tjahjo.
Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo mengapresiasi Sindo yang rutin memberikan penghargaan kepada kepala daerah. “Saya yakin kepala daerah ini dari 514 kepala daerah bupati/walikota beserta wakil, 34 Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemimpin yang amanah karena dipilih langsung oleh rakyat. Dia punya program, punya konsep, punya gagasan untuk memajukan demi kemaslahatan masyarakat dan daerah yang dia pimpin,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, para kepala daerah harus punya visi ke depan dan berani melakukan berbagai terobosan kebijakan. “Sekecil apapun harus punya inovasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha,” papar Tjahjo.
Untuk itu, Tjahjo menghimbau agar para kepala daerah jangan takut berbuat salah. “Harus berani sekecil apapun membuat inovasi. Jangan takut dikritik oleh pers. Harus terbuka 24 jam kepada pers,” tandas Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, kondisi saat ini, di tengah pesatnya perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi membuat penyebaran atau diseminasi informasi menjadi sangat cepat. Kecepatan distribusi menjadi faktor yang sangat penting, dan informasi yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan. “Terutama di instasi pemerintah di mana fungsi sebagai pelayanan publik,” ujar Tjahjo.
“Kami cukup terkejut kemarin kantor Menpan RB mengumumkan Kabupaten/Kota dan Provinsi yang sudah melakukan e-Goverment, ternyata dri 514 Kabupaten/Kota itu baru 25 persen di tingkat kota, dan 8 persen di tingkat Kabupaten, dan 48 persen di tingkat Provinsi yang melakukan e-Gov. Saya kira e-planning itu menjadi kata kunci, e-government, e-budgeting, e- yang lain lain dalam upaya memprcepat proses interaksi antara pimpinan dan masyarakat yang ada,” kata Tjahjo.(rls)
