Mendagri, Demokrasi Berkualitas untuk Pembangunan Masyarakat

oleh
oleh -

MAJALAHTERAS.COM – Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangannya terkait arti penting dari penguatan kelembagaan partai politik dalam suatu proses konsolidasi demokrasi yang berujung pada konsepsi pembangunan di hadapan para kader Partai Hanura pada acara Pembekalan Calon Anggota DPR RI Partai Hanura se-Indonesia, dengan tema “Penguatan Kelembagaan Partai Politik Bagi Pembangunan Demokrasi yang Berkualitas”, di Hotel Discovery Ancol, kamis (8/11/2018).

Tjahjo menyampaikan perjalanan kehidupan demokrasi melalui pemilihan umum mulai saat Indonesia merdeka sampai saat ini, di mana Indonesia sedang memasuki pada tahap konsolidasi demokrasi saat ini. Mulai kemerdekaan, Presiden Soekarno sampe Presiden Jokowi ada sebuah proses rekrutmen dengan berbagai macam variasi. Tetapi negara kita sebagai Negara demokrasi mulai tahun 1955 sudah menyelenggarakan pemilihan umum sampai persiapan Pemilu Serentak 2019.

Baca Juga  Komandan Kodim Ajak Wartawan Perangi Berita-berita Hoaks

“Tahapan Pemilu yang sudah dilalui Indonesia banyak sekali macam variasi sistem yang pernah terapkan dan jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu, tahun 1955 banyaknya partai politik, kemudian masuk jaman Orde Baru mengerucut menjadi tiga parpol. Kemudian di era reformasi sampai sekarang tercatat Tahun 1999 berjumlah 48 Partai politik, Tahun 2004 berjumlah 24 partai politik, Tahun 2009 sebanyak 38 partai politik, dan kemarin tahun 2014 sebanyak 12 partai politik nasional ditambah 3 partai lokal di Aceh,” ujarnya.

Tjahjo mengungkapkan ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan demokrasi itu sendiri dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya yang bisa tercermin dari perjalanan dan konsepsi program pembangunan dari masa ke masa. “Proses pembangunan di era kemerdekaan sampai sekarang menginjak 73 Tahun,” terang Tjahjo.

Baca Juga  Pupuk Kaltim Genjot Efektivitas Inovasi Perkuat Posisi Di Industri Nasional

Lebih lanjut Tjahjo, menuturkan Jaman Bung Karno program pembangunanya tercermin pada program semesta 100 tahun. Masuk era Pak Harto dikemas dalam per pelita sampai 33 tahun. Memasuki era reformasi program pembangunan bangsa ini intinya sesuai dengan janji kampanye seorang Capres – Cawapres, sesudah terpilih janji kampanye menjadi program jangka pendek menengah dan panjang,” ungkapnya.

Tjahjo juga memaparkan bagaimana konsepsi dari pembangunan yang diemban oleh pemerintahan Jokowi – JK dengan Program Nawa Citanya.

“Perhari ini Nawa Cita pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial itu 90% sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK. Bukan janji tapi suatu wujud nyata sehingga hari ini kalau ada lagu dari sabang sampai merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Itu sudah terangkai dengan baik. Mulai Aceh sampai Merauke,” papar Tjahjo.

Baca Juga  Tanggap Bencana Tsunami, Jasa Raharja Sediakan Pos Siaga Kesehatan

Di hadapan kader Partai Hanura, Tjahjo mengingatkan juga dan memberi motivasi yang harus dimiliki oleh seorang kader partai politik.

“Dulu Bung karno begitu beliau dilantik sebagai presiden menyatakan bahwa setiap pemimpin setiap manusia harus punya impian, imajinasi, dan gagasan. Karena dengan itu dia punya konsepsi untuk membangun bangsa ini,” pungkasnya. (IMAN/RLS)