MAJALAHTERAS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo, memberikan apresiasi kepasda Gubernur Bnaten Wahidin Halim, beserta jajarannya dalam proses penanganan bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Banten.
“Saya mengapresiasi Pak Gubernur dalam operasi tanggap darurat terhadap Tsunami di Banten ini,” katanya saat mendakan pertemuan dengan Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Palima Kota Serang.
Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Banten dilakukan sebleum Mendagri melakukan kunjungan kerja ke lokasi bencana Tsunami Selat Sunda di wilayah Labuan – Carita Kab. Pandeglang. Kepada Mendagri, Gubernur memaparkan proses penanganan bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Banten. Gubernur menjelaskan, sesaat setelah memastikan terjadi Tsunami yang melanda sebaqgain wilayah Provinsi Banten, dirinya langsung mengintruksikan tanggap darurat penanganan bencana. Minggu dini hari atau sekitar 2 (dua) jam setelah kepastian terjadi Tsunami Pemprov Banten menerjunkan alat-alat berat ke lokasi bencana. Berbarengan dengan itu, tim evakuasi dan tim kesehatan meluncur ke lokasi bencana.
Pada awal-awal penanganan, diakui Gubernur memang cukup berat, karena kejadiannya malam hari. Namun, berangsur siang proses tanggap darurat berjalan normal. “dalam tempo 2 (dua) hari keadaan berangsur pulih. Jalan-jalan sudah bisa dilalui kendaraan, sehingga proses evakuasi korban sudah lebih mudah dilakukan. Gubernur juag mengakui, poses penanganan di wilayah yang terisolir, yaitu Kec. Sumur baru dilaksanakan pada hari ketiga. Karena akses ke Sumur tertutup. Dan, baru hari ketiga jalan-jalan selesai diperbaiki.
Kepada Mendagri, Gubernur melaporkan, dampak Tsunami menyebabkan, sampai dengan 27 Desember 2018 pukul 23.30 WIB pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menyebutkan sebanyak 306 orang meninggal dunia, 709 luka-luka, 40 orang hilang, 39.525 orang sekarang berada dalam pengungsian. Sementara kerugian material mencapai 602 unit rumah, 80 unit roda empat, 57 unit roda dua, dan 14 hotel/vila, serta 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu.
Untuk penanganan itu, Pemprov Banten telah mendirikan 7 (tujuh) dapur umum lapangan, dan 1 (satu) dapur umum lapangan mandiri masyarkat. Sudah mendirikan 30 osko penanggulangan bencana, 10 puskesmas sebagai sarana kesehatan darurat dan 6 rumah sakit rujukan.
Gubernur juga melaporkan, dirinya sudah menetapkan status tanggap darurat penanganan tsunami Selat Sunda mulai tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 9 Januari 2019. Mengapa baru sekarang? Menurut Gubernur, karena menunggu penetapan tanggap darurat dari Bupati Serang dan Bupati Pandeglang.
Sebelumnya, tanggal 27 Desember 2018 Gubernur Banten, H. Wahidin Halim telah menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten mulai dari 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019. Penetapan tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang Penetapan Status tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten. Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 362/Kep.425/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.504-Huk/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Serang.
Saat itu, Gubernur juga melansir peringatan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang peringatan erupsi Gunung Anak Krakatau dalam status siaga dan ancaman gelombang tinggi di selat Sunda. Maka dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan himbauan dan meminta kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di sepanjang pantai dan menjauhi minimal radius 1 (satu) kilometer dari pantai. Dan, kepada wisatawan untuk sementara tidak mengunjungi pantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gubernur juga menghimbau, warga tidak panik dan tetap tenang. Namun, tetap waspada.
Senhada dengan Gubernur, Mendagri memberikan himbauan serupa. “Dalam sebulan ini, sebaiknya masyarakat dan wisatawan tidak maen di pantai dahulu,” imbuh. (rls).
