Lebak (26/09/2023) – Kolaborasi yang luar biasa antara berbagai pihak telah berhasil mendaftarkan Masyarakat Suku Baduy sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bersama dengan berbagai stakeholder terkait, turut ambil bagian dalam penyerahan Kartu JKN kepada Masyarakat Suku Baduy (26/09).
“Hal ini tidak hanya memberikan keyakinan kepada masyarakat Suku Baduy mengenai manfaat keikutsertaan dalam Program JKN, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju Indonesia Universal Health Coverage (UHC),” ujar Direkut Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun.
Masyarakat Suku Baduy adalah salah satu masyarakat yang berada jauh dari layanan kesehatan modern, serta kurang akses informasi mengenai manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh Program JKN. Kolaborasi ini tidak hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya kesehatan dan perlindungan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberhasilan dari upaya ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Per 31 Agustus 2023, cakupan peserta JKN di Provinsi Banten mencapai angka 95 persen dari total penduduk provinsi tersebut, atau setara dengan lebih dari 12 juta jiwa,” tambah David.
Hal ini menjadi bukti nyata akan dampak positif dari kolaborasi yang tercipta, dan warga Suku Baduy kini memiliki akses ke layanan kesehatan yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Ambisi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Dalam visi ini, pemerintah bertujuan untuk mencapai cakupan kepesertaan JKN hingga 98 persen dari total penduduk pada tahun 2024.
“Suku Baduy adalah contoh nyata bahwa dengan pendekatan yang benar dan pemahaman yang kuat, bahkan komunitas yang terpencil pun dapat didaftarkan bergabung dalam program JKN,” jelas David.
Motivasi Masyarakat Suku Baduy untuk menjadi bagian dari Program JKN sebagian besar dipicu oleh salah satu warga Suku Baduy yang berhasil sembuh dari penyakit lumpuh setelah mengakses pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat merubah mindset masyarakat.
“Inisiatif ini bukan hanya langkah awal, tetapi juga batu loncatan perjalanan BPJS Kesehatan untuk memperluas kepesertaan guna mewujudkan UHC. Konsep UHC tidak hanya tentang mencakup seluruh penduduk, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata ke pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang efektif,” imbuh David.
Momentum ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi suku pedalaman lainnya di Indonesia agar terdaftar pada Program JKN yang menjangkau hingga pelosok negeri. Tak hanya itu, Program JKN juga memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bayu Teja Muliawan menyebut, dari 9.297 penduduk Baduy, 4.602 jiwa diantaranya sudah menjadi peserta JKN. Mereka terbagi dalam dua kategori, 4.005 jiwa terdaftar sebagai peserta Pene Rima Bantuan Iuran (PBI) APBN, dan 597 jiwa lainnya tardaftar sebagai PBI APBD.
“Secara keseluruhan secara bertahap dapat diusulkan dan didaftar sebagai peserta JKN agar masyarakat Baduy mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya hambatan secara finansial. Jadi diharapkan masyarakat Baduy bisa mendapatkan akses baik itu pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan, tanpa adanya hambatan-hambatan masalah ekonomi,” ucap dia.
Bayu menambahkan, motivasi masyarakat Suku Baduy untuk menjadi bagian dari Program JKN salah satunya dipicu oleh seorang warga Suku Baduy yang berhasil sembuh dari penyakit lumpuh setelah mengakses pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat mengubah mindset masyarakat.
Sementara Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Saija mengaku terbantu dengan adanya bantuan program JKN dari pemerintah. Kini masyarakat Suku Baduy sudah lebih mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan.
“Memang masyarakat kami kalau sudah ada BPJS itu manfaatnya besar gitu, ya. Bagi kami masyarakat kami itu merasa dibantu dari pemerintah,” ujarnya.
Meski begitu, Jaro Saija menuturkan bahwa pihaknya masih membutuhkan layanan dan fasilitas kesehatan lainnya. Sebab akses menuju layanan kesehatan dianggap masih terasa jauh. Maka diharapkan pemerintah memberi sarana kesehatan yang lebih menjangkau masyarakat Baduy, tanpa melanggar aturan adat yang ditetapkan.
“Harapan kami, tempat ini (Binong Raya, red) dapat dilengkapi sarana dan fasilitas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan BPJS ini. Karena untuk masyarakat Baduy Dalam kan tidak boleh diakses mobil,” ucap Jaro Saija. (De/mj)
