LPP Tangerang Ikuti Pedoman Launching Kumham CSIRT oleh BSSN dan Sekjen Kumham secara virtual

oleh
oleh -

majalahteras.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Andap Budhi Revianto) bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Hinsa Siburian) baru saja meresmikan “Kumham-CSIRT”.

Berpusat dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Peluncuran “Kumham-CSIRT” diikuti secara luring oleh jajaran Unit Utama dan diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui Aplikasi Zoom Meeting, Selasa (14/06).

Baca Juga  Presiden Jokowi Tinjau Arus Mudik Lebaran di Stasiun Pasar Senen

Di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Peluncuran “Kumham-CSIRT” turut diikuti secara daring oleh Kepala LPP Tangerang (Esti Wahyuningsih) didampingi Pejabat Struktural

Dilansir dari laman Kementerian Hukum dan HAM, Computer Security Incident Response Team (CSIRT), disingkat Kumham-CSIRT merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.TI.01.01 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2021 tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Baca Juga  Buya Yahya Angkat Bicara Soal Pengobatan Tradisional Ida Dayak

Dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Kementerian Hukum dan HAM. Organisasi Kerja Instansi Kemenkumham sebagai Kumham-CSIRT merupakan wadah koordinasi antar unit dan atau stakeholder di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan keamanan informasi.

Anggota Tim dari Kumham-CSIRT adalah seluruh staf Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) dan perwakilan pada Unit Eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Baca Juga  Mendagri: Pentingnya Pemilu Demi Pembangunan Nasional

Sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, “Kumham-CSIRT” diharapkan mampu untuk bergerak cepat, tepat dan efisien dalam menangani serangan kejahatan siber yang terjadi pada Sistem Informasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan optimal. (Dede).