Majalahteras- Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Icon Siregar didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Banten, Masjuno melakukan monitoring pembangunan Blok Hunian Maximum Security di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cilegon, pada Rabu (16/11) Siang. Kehadiran Tim tersebut, diterima langsung oleh Kalapas Cilegon Enjat Lukmanul Hakim.
Kegiatan ini turut dihadiri pihak PT. Etona Cemerlang Abadi selaku Kontraktor yang melaksanakan pembangunan Blok Hunian Maksimum Security. Laporan kemajuan pekerjaan seperti yang disampaikan Tim PT. Etona Cemerlang Abadi, hingga memasuki minggu ke-22 yaitu periode 10-16 November 2022, pembangunan Blok hunian tersebut sudah mencapai 87.299 persen.
“Melihat progress pembangunan yang disampaikan pihak Kontraktor, Kami yakin Pembangunan Blok Maximum Security di Lapas Cilegon akan selesai Tepat Waktu sejak dilaksanakannya Groundbreaking di bulan Juni lalu,” ujar Irwil I, Icon Siregar.
Menanggapi laporan progress pembangunan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Masjuno turut memberikan masukan terkait strategi mensiasati kemungkinan kendala yang terjadi di lapangan dengan tidak mengubah SOP yang ada. Khususnya, terkait kondisi cuaca yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Curah hujan tinggi yang terjadi, dapat menghambat pekerjaan pembangunan.
“Untuk mengantisipasi curah hujan, area pengerjaan segera dipasang atap, terutama pada area void. Lalu perlu juga menambah man power dan jam kerja supaya dalam sisa waktu pekerjaan ini bisa tercapai sesuai target,” jelasnya.
Sementara Kalapas Cilegon, Enjat Lukmanul Hakim memastikan pembanguan Blok Hunian Maximum Security berjalan baik sesuai dengan perencanaan.
“Pembanguan Blok Hunian Maximum Security akan segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan. Semua pekerjaan dikerjakan dengan baik sesuai perencanaan, spesifikasi, kualitas mutu, dan jadwal,” tegasnya.
Diketahui, pembangunan blok hunian maximum security Lapas Cilegon memanfaatkan luas area 1.823 meter persegi. Pembangunan penambahan gedung baru ini menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(**)
