Konsumsi pemerintah gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017.
Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat, konsumsi pemerintah hanya Rp 183 triliun, minus 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
BPS menuturkan, jebloknya konsumsi pemerintah disebabkan sejumlah faktor. Pertama yaitu realisasi belanja negara yang mengalami minus 0,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pembayaran gaji ke-13 kalau tahun lalu jatuh di kuartal II. Namun sekarang geser ke bulan Juli sehingga masuk ke kuartal III,” kata Kepala BPS Suharyanto di Jakarta, Senin (7/8/2017).
Kedua, jebloknya konsumsi pemerintah disebabkan realisasi belanja barang anjlok 7,11 persen. BPS menilai hal ini terkait dengan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.
Meski begitu, BPS mengungkapkan masih ada kabar yang menggembirakan. Realisasi belanja sosial yang dibutuhkan masyarakat bawah meningkat 18,8 persen.
Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai, konsumsi pemerintah tak bisa diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2017.
“Selain karena penyerapannya masih rendah, dampak penghematan anggaran juga akan dirasakan di semester II. Bahkan THR dan Gaji ke 13 pun terbukti belum mampu menangkal pelemahan daya beli,” kata Bima.
Meski konsumsi pemerintah jeblok, pertumbuhan ekonomi kuartal dua masih bisa tumbuh 5,01 persen pada kuartal II 2017.
Penopangnya yaitu konsumsi rumah tangga 4,95 persen, investasi 5,35 persen, ekspor 3,36 persen, lembaga non profit 8,46 persen, dan impor 0,55 persen. Adapun konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya penopang yang mencatatkan pertumbuhan negatif 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.(rm)
