Jakarta – Penanganan sampah laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan multipihak. Semangat tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional “Sinergi Biru: Kolaborasi Multi Pihak untuk Penanganan Sampah Laut” yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 di Jakarta.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Sayid Muhadhar, menegaskan bahwa sampah laut masih menjadi tantangan serius karena sebagian besar berasal dari aktivitas di daratan dan terbawa melalui sungai menuju pesisir dan laut.
“Persoalan sampah laut tidak cukup diselesaikan melalui pembersihan di hilir. Yang paling penting adalah mencegah sampah bocor ke lingkungan sejak dari sumbernya, memperkuat perubahan perilaku masyarakat, serta memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan efektif hingga tingkat daerah,” ujar Sayid.
Sayid menambahkan bahwa pengurangan plastik sekali pakai, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, penguatan tanggung jawab produsen, serta edukasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target pengurangan sampah laut nasional. Dalam perspektif regional, perwakilan Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), Hyunjeong Jin, menekankan bahwa pencemaran plastik laut merupakan isu lintas batas yang membutuhkan kerja sama antarnegara.
“Limbah yang dihasilkan secara lokal dapat berpindah melintasi batas negara melalui sungai dan arus laut. Karena itu, kerja sama regional menjadi kunci untuk menghubungkan aksi nasional dengan tujuan global,” jelas Hyunjeong.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Henita Rahmayanti menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami dan mengatasi persoalan sampah laut. Menurutnya, teori ekonomi sirkular, aliran material, dan berbagai pendekatan ilmiah dapat menjadi landasan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Pandangan serupa disampaikan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova, yang menegaskan bahwa data dan hasil penelitian memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola sampah laut. Reza menilai sistem pemantauan jangka panjang diperlukan agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berbasis bukti ilmiah.
Selain itu, forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dalam mengatasi pencemaran laut. Sebagai contoh program Arafura and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA) yang menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dalam mengatasi sampah laut dan alat tangkap yang hilang di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor. Sementara Environmental Justice Foundation (EJF) mengingatkan pentingnya mendorong pengurangan penggunaan plastik dan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pesisir serta nelayan.
Melalui forum Sinergi Biru, para peserta sepakat bahwa penanganan sampah laut memerlukan pendekatan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penguatan kebijakan, riset dan inovasi, pengelolaan limbah di sektor pelayaran dan perikanan, serta kolaborasi regional dan global menjadi kunci untuk mewujudkan laut yang bersih, ekosistem yang sehat, dan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang
