MAJALAHTERAS.COM – Kementerian Dalam Negeri menggelar Konferensi Pers menanggapi munculnya kabar akan ada Apel Pemerintah Desa se-Indonesia tanggal 30 Maret 2019 mendatang.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo Di dampingi oleh Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menegaskan bahwa, acara tersebut bukan merupakan inisiatif Pemerintah, namun murni inisiatif dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa.
“Apel Pemerintah Desa Se-Indonesia yang akan diselenggarakan 30 Maret mendatang di GBK sekaligus pemberian Gelar Bapak Pembangunan Kepada Bapak Presiden Jokowi bukan merupakan inisiatif Pemerintah, namun murni inisiatif dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa,” kata Hadi di Jakarta pada Selasa (19/3/2019)
Hadi menambahkan, Kemendagri mengapresiasi langkah yang diambil oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa tersebut.
“Kami apresiasi terhadap inisiatif acara tersebut, acara itu positif, namun juga perlu dilihat kembali, terutama penganggaran dan keamanan selama acara berlangsung,” jelas Hadi.
Hadi menegaskan, munculnya isu yang berkembang yang mengaitkan Pemerintah sengaja menyelenggarakan acara menjelang penyelenggaraan Pemilu juga perlu diklarifikasi.
“Pemerintah tidak pernah ikut campur terhadap acara tersebut, waktu yang diambil menjelang Pemilu juga bukan inisiatif Pemerintah,” tukas Hadi.
Dalam kesempatan tersebut Hadi menjelaskan, Kemendagri dan Kemenkopolhukam akan menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan rencana acara tersebut. “Jadi sampai saat ini acara tersebut belum di agendakan Bapak Presiden. Nantinya akan kami koordinasikan kembali dengan Bapak Presiden,” tutup Hadi.(rls).
