majalahteras.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) 1.890 hektare lahan kepada 1.685 kepala keluarga (KK) yang berasal dari Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Pemalang.
Penyerahan yang digelar di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, itu dilakukan pemerintah sebagai bentuk pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara kepada masyarakat.
“Bapak/ibu semua nanti pegang ini, baik yang dari Pemalang, Boyolali, pegang ini. Ini adalah status hukumnya jelas. Sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujar Presiden Jokowi, Sabtu (4/11/2017).
Oleh karena itu, Kepala Negara meminta masyarakat betul-betul menjalankan amanat yang diberikan pemerintah tersebut.
“Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga menyatakan tak segan turun ke lapangan mengawasi jalannya program pemerintah yang bertujuan mengupayakan pemerataan ekonomi masyarakat tersebut.
“Saya hanya ingin mengecek di lapangan nanti setelah setahun. Saya mau cek di lapangan benar/tidak dimanfaatkan? Benar/tidak menyejahterakan? Benar/tidak pendampingan yang sudah dilakukan oleh perbankan?” ungkapnya.
Presiden Jokowi pun yakin program tersebut berhasil jika pemerintah dan masyarakat saling mendukung serta ikut mengawasi. “Saya mau cek semuanya karena kita sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kita harus yakin ini harus berhasil,” katanya.
Presiden juga mengimbau agar petani yang memanfaatkan KUR benar-benar mengkalkulasikan pinjamannya untuk digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk pengadaan alat produksi pertanian, misalnya pupuk. Ia juga akan mengupayakan agar pada tahun depan, bunga KUR yang saat ini sebesar 9 persen bisa diturunkan menjadi 7 persen saja.
“Saya titip kalau mau pinjam ke bank dihitung yang benar butuh berapa juta? Dihitung yang benar. Bisa angsur tidak? Bisa kembalikan tidak pas panen? Dihitung semuanya,” ucap Presiden.
Setelah menghadiri acara tersebut, Kepala Negara meninjau hutan kayu putih di Desa Karangwinong, Kabupaten Boyolali. Turut hadir mendampingi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko..
Saat ini, terdapat sebanyak 25.863 desa yang berada dalam wilayah hutan, dimana sebanyak 70 persen diantaranya menggantungkan kehidupan dari sumber daya alam yang tersedia dari hutan. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, izin pemanfaatan hutan tersebut berlaku untuk 35 tahun ke depan.
SK IHPS ini penting, sebab akan memberikan kepastian status hukum kepada petani yang menggarap pertanian di kawasan hutan negara. Setelah status hukumnya jelas, presiden meminta agar lahan tersebut bisa produktif, jangan sampai terbengkalai. “Semua harus produktif dan bermanfaat, jangan dibiarkan nganggur. Setahun lagi akan saya cek satu per satu. Benar tidak lahannya dimanfaatkan. Benar tidak pendampingan oleh perbankan,” kata Jokowi.
Direktur Utama Bank BRI, Suprajarto menjelaskan, dalam upaya mendukung program pemerintah tersebut, pihaknya akan memberikan KUR, Kartu Tani, hingga CSR BRI Peduli kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Para petani juga akan diberikan Kartu Tani yang juga dapat difungsikan sebagai kartu debit Bank BRI bagi para petani, kartu penjualan hasil panen, pengambilan pupuk bersubsidi, dan sebagai data sumber untuk memberikan pinjaman dan layanan KUR kepada para petani.
“Harapannya, bantuan tersebut dapat mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga memberikan bantuan berupa 15 unit pemipil jagung, 3 unit Saung Meeting, 11 unit Tandon air dan 3 unit rumah pompa, serta 8 hand tractor kepada petani.@JEMS
