majalahteras.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan pola pengelolaan hutan yang terjadi selama ini, khususnya berkaitan dengan perizinan hutan yang dinilai tidak tepat sasaran, baik dilihat dari aspek ekonomi maupun lingkungan.
Jokowi meminta agar orientasi pembangunan hutan bukan kepada proyek, namum kepada perkembangan daerah.
“Sudah terlalu lama kita kerja orientasi proyek, kita blak-blakan saja, kalau satu persatu nanti lama,” kata Jokowi dalam sambutan Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di Kantor Kementerian LHK, Jakarta.
Menurut Jokowi, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia para rimbawan dengan etos kerja yang baik untuk melindungi serta membuat batasan jelas mengenai hutan lindung, hutan konsesi dan hutan sosial.
Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, hutan lindung harus dilindungi. Jangan terus menerus digerogoti.
“Nanti dalam forum tertutup akan saya buka semuanya, kalau pengin saya buka. Saya kan di dalam, saya mengerti bener corrective action itu baik perizinan. Jangan asal orang datang diberi, orang datang diberi, sudah itu stop, saya ingatkan itu stop. Ini kawan-kawan semua, rekan-rekan saya semua, kalau tidak stop hati-hati,” tuturnya.
Jokowi menuturkan, perlu ada strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengharapkan koreksi besar terhadap pengelolaan hutan.
Dia meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia.
Jokowi meminta semua pihak mencontoh pembangunan Hutan yang dilakukan Swedia dan Finlandia. Menurut dia, Sektor ekonomi di dua negara tersebut sebesar 70-80 persen dari hasil pengelolaan hutan yang baik.
Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.
“Kirim dari kementerian LHK melihat bagaimana apengelolaan hutan berjalan bersama-sama ekonominya, dapat pengelolaan hutan juga dapat,” ujarnya.@MAN
