Jenderal Dudung: Industri Pertahanan Sebagai Salah Satu Pilar Pencapaian PDB Nasional

oleh
oleh -

Pencapaian PDB Indonesia hingga 8 persen yang diproyeksikan dapat dicapai pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo merupakan suatu tantangan yang sudah dikalkulasikan bersama dengan berbagai pertimbangan. Meskipun cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo ini sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pemimpin dunia, namun proyeksi PDB hingga 8 persen sangat feasible apabila semua perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien dan terukur.

Atas dasar itulah, Dudung Abdurahman menegaskan bahwa diperlukan adanya penyamaan frekuensi untuk menyatukan segala daya upaya agar cita-cita pemerintahan Presiden Prabowo dalam mencapai PDB 8% dapat direalisasikan secara bertahap.

Salah satu sektor yang berpotensi untuk dapat berkontribusi optimal bagi pencapaian PDB 8% adalah sektor Industri Pertahanan dimana sektor ini menawarkan suatu skema business enterprise dengan kompleksitas teknologi tinggi yang disertai investasi berkesinambungan dan penyerapan SDM berkualitas tinggi serta ketersediaan raw material memadai. Ketersediaan SDA, khususnya mineral tertentu, dan akses terhadap SDM berkualitas yang sudah memiliki berbagai inovasi dengan tingkat orisinalitas tinggi disertai dengan adanya komitmen konkret Presiden selaku kepala pemerintahan merupakan modal strategis yang dapat menginisiasi terbangunnya ekosistem industri pertahanan di Indonesia.

Atas dasar itulah, maka Ketua Forum Komunikasi Industri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Eris Heryanto didampingi Staf dan Pengurus Forkom Indhan melakukan audiensi dengan Jenderal TNI (Purn) Prof. H. Dudung Abdurahman SE, MM selaku Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional. Audiensi beliau juga didampingi oleh beberapa staf dan tenaga ahli Forkom Indhan antara lain Mayjen TNI (Purn) Tri Tamtomo, Irjen Pol (Purn) DR Eko Hadi Sutejo, DR Ahmad Sanusi dan DR Ir Imam Supriadi.

Baca Juga  Kemendes PDTT Gandeng Pertamina dan Pemda Gelar Gernas BBI di Kaltim

Urgensi untuk menjadikan industri pertahanan sebagai penyumbang devisa negara melalui investasi, alih teknologi, produksi dan ekspor produk pertahanan yang berkelanjutan memiliki peluang besar sehingga dapat mendukung pencapaian PDB Indonesia di masa yang akan datang. Audiensi tersebut berlangsung di kantor PKP RI Bidang Pertahanan Nasional di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang menghasilkan banyak saran masukan dan follow up yang dapat ditindak lanjuti sebagai upaya konkret untuk mendorong realisasi kebijakan Industri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Sebagaimana diketahui bersama, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke belakang, beberapa negara telah berhasil membangun ekosistem industri pertahanan sehingga berkembang menjadi suatu business enterprise berskala global yang berkontribusi signifikan bagi pencapaian PDB negara tersebut. Negara produsen Alutsista seperti Turki, Korea Selatan, India, China bahkan Vietnam secara bertahap telah berhasil merebut pangsa pasar produksi Alutsista di hampir seluruh segmen teknologi senjata di seluruh dunia.

Atas dasar itulah, maka tidak berlebihan jika Ketua Forkom Indhan dengan Penasihat Khusus Presiden bidang Hannas bertekad untuk memulai penataan ekosistem industri pertahanan dengan menggandeng semua stakeholders di tataran strategis hingga grass root untuk bersama-sama berkontribusi dalam tahapan perencanaan hingga pembangunan berbagai sentra industri pertahanan yang diintegrasikan dalam suatu kawasan ekonomi khusus berbasis industri.

Baca Juga  Raih Emas Kejurnas Karate, Alex Dedikasikan untuk Mendiang Pelatih Lukman Arif

Pentingnya melibatkan seluruh stakeholders industri pertahanan adalah untuk menjaring SDM potensial yang secara mandiri dan swadaya sudah mengembangkan ide pemikiran pribadinya yang relevan dengan bidang pertahanan baik militer maupun nirmiliter sehingga dapat diorkestrasikan melalui ekosistem industri pertahanan yang kondusif dan berkelanjutan. Generasi muda inilah yang nantinya dikader sebagai backbone industri pertahanan modern yang mampu berkompetisi dengan produsen Alutsista global sehingga dapat menyumbang pertumbuhan PDB Indonesia dengan porsi yang signifikan.

Pengelolaan industri pertahanan yang menggunakan skema hilirisasi dimana secara end-to-end dilaksanakan secara terpusat akan memiliki efisiensi tinggi sehingga biaya produksi dapat ditekan dan harga jual dapat kompetitif tanpa meninggalkan kualitas material. Selain itu adanya ketersediaan raw material yang berlimpah maupun ketersediaan rare earth yang mencukupi di Indonesia dapat menjadi modal awal strategis dalam mendukung kebutuhan pasokan industri pertahanan sehingga dapat semakin menekan biaya produksi.

Dalam perspektif geopolitik global dan regional, kemampuan suatu negara untuk membangun industri pertahanannya secara mandiri dan berkelanjutan saat ini sudah menjadi semacam bargaining chip dalam konteks diplomasi formal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena industri pertahanan secara by design merupakan industri kompleks yang selain menyerap banyak SDM berkualitas juga dikelola oleh banyak project management professional sehingga dapat pula merintis kultur kewirausahaan di tengah masyarakat lokal dimana kawasan industri tersebut didirikan dan beroperasi.

Baca Juga  Permendagri 130 Tahun 2018 sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Disamping itu pula, kehadiran industri pertahanan juga dapat memberikan jaminan keberlangsungan di bidang Pembangunan Pertahanan Nasional dengan menghadirkan banyak ragam Alutsista karya anak bangsa bagi kebutuhan TNI maupun insentif ekonomi bagi pembangunan di wilayah tersebut serta mampu mendongkrak peluang ekspor produk pertahanan yang mendukung pencapaian PDB 8%.

Dalam pertemuan tersebut, dicapai beberapa kesepakatan bersama antara PKP RI Bidang Hannas dengan Ketua Forkom Indhan dimana salah satunya adalah untuk secara rutin menggelar focused group discussion yang membahas penyusunan konsep roadmap industri pertahanan Indonesia yang sebelumnya sempat terhambat pasca Covid 19 dan dinamika geopolitik global.

Diharapkan melalui FGD ini dapat diperoleh berbagai insights dan lessons learned dari berbagai sudut pandang dan pengalaman sebelumnya maupun studi banding dari pengalaman negara yang sudah berhasil membangun industri pertahanannya. Hasil diskusi tersebut nantinya juga akan memberikan novelty bagi penyusunan kebijakan industri pertahanan Indonesia sehingga keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan terencana.