Hapipi, S.Sos: Kepekaan Wakil Rakyat Melihat Kenyataan di Masyarakat

oleh
oleh -

Majalahteras.com-Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Hapipi mengatakan bersama eksekutif, DPRD Kota Tangerang membuat anggaran yang benar-benar pro massyarakat serta melanjutkan program dari periode sebelumnya yang sudah berjalan seperti dibidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan.

Politisi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran ini mengatakan dibidang kesehatan seperti program pengobatan gratis, DPRD berusaha mengintegrasikan program pemerintah dengan memberikan fasilitas pelayanan BPJS gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. “Gratis iuran kepesertaanya dan ditanggung oleh pemerintah kota melalui dana APBD,” jelas pria kelahiran Tangerang 22 April 1973 ini.

Dalam pelaksanaanya, lanjut Hapipi dilakukan pendataan oleh aparatur pemerintah melibatkan RT dan RW dilapangan untuk menilai dan mengukur masyarakat yang berhak atau tidak mendapatkan jaminan kesehatan memalui BPJS gratis tersebut.

Baca Juga  Sangat Mudah! Begini Cara Daftar Jadi Driver ShopeeFood

“Makanya di tahun 2016 ini masyarakat ataupun Kelurahan bisa mengajukan fasilaitas BPJS gratis tersebut asalkan sesuai dengan data dan layak mendapatkannya”tutur Hapipi.

Sementara dibidang infrastruktur tahun 2016, Hapipi menjelaskan yang menjadi program prioritas Pemkot dan DPRD adalah yang berkaitan dengan masalah pengendalian banjir dan kemacetan. “Pada prinsipnya kita selalu mendorong agar APBD yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama untuk segera dianggarkan,” terang Hapipi.

Menurut Hapipi dalam pengawasannya tentunya ada komisi dan alat kelengkapan DPRD yang akan terus memonitoring terhadap jalannya anggaran serta Perda – Perda yang ada dalam bentuk pelaksanaanya. “Terkait masalah infrastruktur tentunya adalah tugas komisi IV yang bisa memanggil dan mengundang pihak dan mitra berkenaan dengan pembangunan yang ada di Kota Tangerang ini,” jelas suami dari Irma Sari ini.

Baca Juga  Tingkatkan Kualitas Kebijakan, Karutan Bangil Hadiri Rapat Koordinasi Staff Ahli dan Staff Khusus Menteri Hukum dan HAM RI

“Dalam bidang pendidikan dan kesehatan tentunya menjadi tugas komisi II untuk menjawab dan mengatasi apa yang menjadi pertanyaan masyarakat,dan pimpinan DPR hanya mengarahkan tugas kepada komisi – komisi tersebut,” lanjut Hapipi.

Menurut Hapipi, yang paling penting adalah kepekaan dari wakil rakyat melihat kenyataan di masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat apakah sudah benar –benar dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sehingga kesejahteraan dan pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang.

Disinggung masalah radikalisme yang saat ini sedang berkembang di Negara kita ini, Hapipi menjelaskan tindakan pencegahan yang terbaik adalah dengan memberikan pemahaman lewat sarana pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pemahaman terhadap kebudayaan yang plural ini dan juga harus seiring dengan penegakan hukum itu sendiri.

Baca Juga  MCC Banten dan Lampung Bantu Distribusikan Bantuan Korban Tsunami

Menurut Politikus Partai Golkar ini yang harus didorong adalah semangat kebersamaan dan semangat kebhinekaan ini yang harus tumbuh di masyarakat.tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah program – program yang berhubungfan dengan kesejahteraan masyarakat karena dengan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat tentunya tidak akan menimbulkan sikap frustrasi masyarakat .

“Karena hanya persoalan ekonomi yang kurang sehingga masyarakat terpengaruh untuk ikut aliran radikal atau teroris. Makanya APBD terus kita dorong agar program pro-masyarakat benar-benar dilaksanakan ,sehingga tidak terpengaruh iming – iming kelompok radikal tersebut,” pungkas Hapipi.@ADVERTORIAL